Upah Ribuan Pekerja Sabun Colek Magelang sesuai Regulasi

Tanggal -
DSC

DENGARKAN PAPARAN. Jajaran Komisi E mendengarkan paparan dari manajemen Lidah Buaya Grup terkait kesejahteraan pegawai, Selasa (21/5/2019).(Foto: Setyo Herlambang)

MAGELANG – Komisi E DPRD Jateng kembali mengingatkan jajaran direksi perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai. Mulai dari pemberian upah sesuai UMK, penambahan insentif saat lembur, dan yang paling utama pemberian THR jelang musim libur lebaran.

Endrianingsih

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi E, Endrianingsih bersama rombongan saat menyambangi Lidah Buaya Group, Selasa (21/5/2019) diterima wakil jajaran direksi.

Dia melihat dengan peningkatan pemberian kesejahteraan, hasil produksi perusahaan dapat meningkat lebih pesat. “Seperti pantuan di perusahaan sebelumnya, kami mengingatkan untuk kesejahteraan pegawai untuk tetap diperhatikan. Dengan begitu hasil produksi perusahaan dapat terjaga dan mungkin bisa meningkat. Selain itu, memasuki musim Lebaran untuk pembagian THR jangan sampai dilupakan,” ujar legislator F PDI P itu.

Menanggapi, Manager HRD Lidah Buaya Group, Rina bersama dengan jajaran direksi lainya menyangkut soal kesejahteraan pegawai dari pengupahan sampai pembagian THR sudah sesuai dengan regulasi.

“Untuk pemberian pengupahan gaji sudah mengikuti aturan yang ditentukan. UMK yang diterima sudah disesuaikan dengan domisili perusahaan berada. Sedangkan untuk insentif lemburan, diberikan dengan sistem rapel selama satu bulan. Untuk THR sendiri dibagikan H-14 Lebaran,” jelas dia.

Sebagai informasi, Lidah Buaya Group memproduksi sabun colek dan kemasan plastik untuk kebutuhan industri. Dengan jumlah karyawan 2200 orang, produk yang dihasillan dikirimkan ke wilayah seluruh pulau Jawa dan luar Jawa.(tyo/priyanto)

Dilihat: 90

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.