Komisi E Setuju Perbaikan Bangunan Panti Sosial Raharjo di Sragen

WhatsApp Image 2023 11 03 at 19.44.48

TEMU PENGHUNI : Komisi E menemui penghuni Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual “Raharjo” di Sragen.(foto: soni dinata)

SRAGEN – Komisi E DPRD Jateng mengapresiasi upaya memperbaiki bangunan Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual “Raharjo” di Sragen. Dinas Sosial Jateng diharapkan bisa segera menyusun rancangan anggaran perbaikan supaya pembahasan APBD bisa disetujui DPRD.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz saat mimpin rombongan berkunjung ke panti tersebut, Jumat (3/11/2023). Pada kesempatan itu turut mendampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Panti Sosial Dinsos Jateng Isriyadi Widodo dan diterima Kepala Panti Valentina Murwakani Budi Y.

“Segera disusun anggarannya. Kami mendukung usaha untuk memperbaiki maupun meningkatkan sarana dan prasaran panti sosial yang ada di Jateng,” kata dia.

Isriyadi memaparkan alokasi anggaran untuk sarpras di semua panti tidak terlalu besar, salah satunya di Panti Raharjo. Dengan dukungan DPRD diharapkan ada perhatian anggaran supaya pihak Dinas Sosial bisa mengupayakan perbaikan dan penanganan panti yang sebagian besar mengeluhkan kerusakan bangunan.

“Panti Raharjo bertipe A dengan multipelayanan. Terdapat empat panti sosial dibawah penanganannya. Yakni panti sosial disabilitas, lansia, dan anak terlantar. Tempatnya menyebar dan sebagian bangunannya rusak,” kata dia.

Dalam penjelasannya kepada Komisi E, Valentina menjelaskan, sebagian besar bangunan panti tidak representatif bagi penanganan masalah sosial. Disebutkan seperti panti pelayanan sosial untuk lansia di Desa Mojomulyo, kondisinya butuh perawatan. Pelayanan anak terlantar di Jl Kartini juga butuh perhatian. Bahkan panti disabilitas di Desa Gondang menggunakan bangunan bekas pabrik gula. Di tempat itu sarana dan prasarananya terbilang memprihatinkan. Dicontohkan, kurang ada tempat pengamanan bagi penyandang disabilitas, serta alat-alat bantu.

Tak hanya dari sisi sarana dan prasarana saja, lanjut Valentina, keterbatasan SDM juga turut mempengaruhi. Secara keseluruhan ada 100 orang penerima manfaat yang menghuni panti, sementara jumlah SDM ada 47 orang.

“Ini permasalahan di Panti Sosial Raharjo. Di Panti di Desa Gondang karena bekas pabrik, konsep bangunannya masih ala kadarnya,” katanya.

Abdul Aziz pun menyatakan pihaknya siap mengawal dan menyutujui pengusulan anggaran. Bahkan Komisi E pada kesempatan itu meninjau langsung sejumlah ruangan dan bercengkerama dengan penghuni penti.(priyanto/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.