HARI LINGKUNGAN HIDUP 2023: DPRD Tekankan Pentingnya Kelestarian Hutan

1688449509005

TINJAU STAND : Anggota Komisi D Moch Ichwan bersama Gubernur Ganjar Pranowo melihat salah satu stand pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Taman Rakyat Slawi Ayu (Rasa) Kabupaten Tegal,(foto: teguh prasetyo)

SLAWI – Anggota DPRD Jateng menghadiri puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Taman Rakyat Slawi Ayu (Rasa) Kabupaten Tegal, Selasa (4/7/2023). Kegiatan diawali dengan melakukan penanaman pohon langka di Taman Bungah Slawi, dilanjut dengan pertunjukkan seni dan pameran produk UMKM bertema lingkungan hidup.

Dalam sambutannya Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan pengelolaan sampah membutuhkan konsistensi dari hulu hingga hilir. Edukasi berkelanjutan harus terus dilakukan, sehingga pengelolaan sampah dapat memberikan nilai tambah. Beberapa contoh pengelolaan sampah di daerah dapat direplikasi sehingga gerakan besar untuk menyelesaikan persoalan sampah bisa dilakukan. Termasuk pengembangan ekonomi sirkular.

Sementara itu Sekretaris Komisi B DPRD Jateng Muhammad Ngainirrichadl menyampaikan, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dia sangat berharap agar pemerintah lebih memperhatikan mengenai kelestarian alam. Upaya menjaga lingkungan mestinya juga berbarengan dengan menjaga kelestarian hutan karena tidak bisa dipisahkan.

“Jadi hutan yang menjadi penyangga kehidupan, jangan sampai rusak oleh tata ruang yang dimungkinkan terjadinya alih fungsi lahan. Biasanya muaranya kan dari alih fungsi lahan, dari lahan hutan dialihkan menjadi lahan pertanian. Ini yang seringkali merusak hutan,” ungkap

Dia menambahkan, ketika berhadapan dengan pilihan investasi atau pelestarian alam, diperlukan adanya skala prioritas. Mengingat kedua hal tersebut sama pentingnya, sehingga perlu pertimbangan yang tepat. Manakala di suatu daerah kelestarian alam menjadi penyangga, maka jangan sampai dikalahkan oleh investasi.

“Jawa Tengah masih cukup terjaga, memeng beberapa tempat saja yang beralih fungsi untuk pertanian. Semisal di lereng Gunung Sindoro Sumbing itu di kawasan Deres yang harusnya untuk kawasan penyangga ini sudah ada yang dijadikan lahan pertanian. Maka ini harus ada tindakan dari pemerintah. Misalnya menutup kembali lahan pertanian dengan mengganti petani. Jangan sampai petani rugi,” ungkap Sekretaris Fraksi PPP DPRD Jateng tersebut.

Menurutnya, kondisi hutan di Jawa Tengah kalu tidak dijaga, lambat laun juga akan terkikis. Dia juga berpesan agar pembangunan yang ada di Jawa Tengah menghindari lahan hutan yang harus dijaga sebagai kawasan penyangga.

Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 1.000 orang tersebut, hadir juga anggota Komisi B Muklis dan Abu Nafi. Sementara itu anggota Komisi D hadir Samirun, Mochammad Ichwan, dan Masfui Masduki.(teguh/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.