Jateng Perlu Promosi ‘Warisan Budaya Tak Benda’

20230524113333 IMG

NIKMATI JAMU. Komisi B DPRD Provinsi Jateng menikmati jamu, sebagai salah satu warisan budaya tak benda, di Kampung Mataraman Panggungharjo Bantul Provinsi DI Yogyakarta, Rabu (24/5/2023). (foto ariel noviandri)

BANTUL – Provinsi Jateng memiki banyak warisan budaya tak benda (WBTB). Namun, akibat minimnya informasi, tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui soal WBTB tersebut.

Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng berharap pemerintah dapat lebih menggaungkan WBTB agar lebih dikenal dan dilestarikan masyarakat. Demikian diungkapkan Sri Marnyuni, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng, disela-sela diskusi bersama Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta, di Kampung Mataraman Panggungharjo Bantul, Rabu (24/5/2023).

“Jateng itu juga punya WBTB seperti halnya Yogyakarta. Namun, WBTB di Jateng tersebut harus lebih diperkenalkan sehingga ada upaya bersama dalam upaya pelestariannya,” harap Sri.

Sementara, dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta Cahyo Widayat berharap ‘Perayaan WBTB 2023’ di Kampung Mataraman menjadi ruang pemahaman bagi masyarakat untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya Yogyakarta. Dengan begitu, WBTB dapat terus berkembang di lingkungan masyarakat.

Sebagai informasi, data Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta mencatat, jumlah WBTB yang sudah diakui secara nasional berjumlah 44. Sedangkan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Jateng menyebutkan, ada 119 pada 2022 lalu. WBTB sendiri berupa kesenian, kerajinan, tradisi/ adat istiadat, dan kuliner khas daerah. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.