MUSRENBANGWIL: Agrominapolitan dan Pariwisata Cocok Dikembangkan di Barlingmascakep

Tanggal -
1679305497038

DISKUSI : Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono sedang berbincang dengan Gubernur Ganjar Pranowo di Pendapa Kabumian, Kebumen. (foto: teguh prasetyo)

KEBUMEN – Pembangunan berbasis agrominapolitan dan pariwisata menjadi fokus utama pada Musrembangwil Barlingmascakep (Banjarnegara – Purbalingga – Banyumas – Cilacap – Kebumen) di Pendapa Kabumian, Kebumen, Senin (20/3/2023). Selain digelar secara daring, peserta turut dapat ikut serta secara luring.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mendorong pembangunan di wilayah Balingmascakeb berbasis agrominapolitan dan pariwisata terpadu. Dengan didukung sektor industri pengolahan dan perdagangan jasa dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mengingat sektor unggulan di wilayah Balingmascakeb yaitu pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan. Ditambah pengembangan agroindustri peternakan dan perdagangan.

“Tentu arah kebijakan wilayah pembangunan Balingmascakeb berbasis agrominapolitan dan pariwisata terpadu yang didukung sektor industri pengolahan dan perdagangan jasa dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.

Anggota Fraksi Golkar tersebut menambahkan, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas juga  perlu menjadi prioritas rencana pembangunan 2024. Melalui pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan jalan provinsi penghubung Kabupaten Cilacap-Brebes. 

“Selain itu juga pengembangan Bandara Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bandara Tunggul Wulung serta pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan,” tandasnya.

Ferry menambahkan, pengelolaan pembangunan perlu dilakukan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Balingmascakeb. Langkah-langkah yang perlu dilakukan di antaranya dengan melakukan konservasi pada daerah aliran Sungai Citanduy, penanganan kerusakan pesisir, pengembangan Geopark Karangsambung, dan pengembangan Geopark Dieng (Banjarnegara dan Wonosobo) dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Salain itu, tambahnya, perlu dilakukan pengembangan kegiatan perekonomian di antaranya melalui kawasan industri Cilacap dan Kebumen, industri semen, kawasan agropolitan Mangga Mas. Peningkatan produksi garam di pansela Kabupaten Kebumen dan Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kabupaten Kebumen.

Senada, Gubernur Ganjar Pranowo mengenai permasalahan pembangunan menjadi fokus utama. Daerah Barlingmascakeb jumlah usulan masyarakat yang masuk melalui kanal e-Musrenbang sebanyak 4.166 usulan, dengan total anggaran Rp 3,3 triliun. Dengan jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan wilayak Kedu. Dari semua usulan itu, nanti akan diverifikasi mana yang menjadi prioritas pembangunan untuk tahun 2024. “Ini kalo dikumpulkan kira-kira butuh duit Rp 22,6 triliun. Di Barlingmascakep itu 3,3 triliun, jadi memang kalau dialokasikan lebih besar dibandingkan dengan Kedu sekitar Rp 1,5 triliun. Kalo kita sudah punya seperti ini, maka ketika kita ingin merencanakan kita sudah memitigasi. Kita dituntut untuk membuat perencanaan yang jauh lebih komprehensif,” tegasnya.(ryo/priyanto)

Dilihat: 89

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.