Kredit di BPR BKK Karangmalang Sragen Tinggi, Rasio NPL Masih Terjaga

661e5bf4 0887 4ec1 9e30 5123eb01aef7

SOAL KREDIT. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen pada Jumat (10/3/2023) lalu membahas soal perkreditan. (foto ariel noviandri)

SRAGEN – Dalam kegiatan monitoring kinerja keuangan BUMD, Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyambangi PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) di Kabupaten Sragen, baru-baru ini. Saat berdiskusi dengan jajaran BPR BKK, Komisi C mengaku apresiatif dengan tingginya penyaluran Kredit Produktif.

Seperti disampaikan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Siti Rosidah, penyaluran kredit sangat baik terlihat dari rasio non-performing loans (NPL/ kredit macet) yang masih rendah. Artinya, di tengah gencarnya penyaluran Kredit Produktif, rasio NPL masih tetap terjaga.

“Ini sangat bagus karena rasio NPL masih dibawah 5 persen sesuai arahan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” katanya.

Senada, Anggota Komisi C lainnya Dwi Yasmanto juga apresiatif dengan tingginya penyaluran kredit agar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, ia menyarankan pula agar BPR BKK tidak hanya fokus sektor kredit tapi juga tabungan.

“Saya optimis ke depan BPR BKK bisa lebih maju lagi dengan mengembangkan produk-produk tabungannya,” kata Yayan, sapaan akrabnya.

Dalam paparan Direktur PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Raji disebutkan, pada 2021 angka Aset yang dicapai sebesar Rp 786,19 miliar dan naik menjadi Rp 836,24 miliar pada 2022. Untuk angka Tabungan pada 2021 tercapai sebanyak Rp 482,93 miliar dan naik pada 2022 menjadi sebesar Rp 503,72 miliar.

Penyaluran Kredit pada 2021 terealisasi sebesar Rp 534,98 miliar kemudian naik menjadi Rp 556,11 miliar pada 2022. Dan, Laba pada 2021 sebesar Rp 25,60 miliar naik menjadi Rp 27,12 miliar pada 2022. Dari angka diatas, rasio NPL pada 2021 sebesar 4,44% dan turun menjadi 4,38% pada 2022. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak β€” mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan