DPRD DKI Jakarta Tertarik Kembangkan Aplikasi Si Pelawan

20230310120003 IMG

FOTO BERSAMA : Komisi A DPRD DKI Jakarta berfoto bersama dengan jajaran Bagian Humas Setda DPRD Jateng.(foto: rafdhan raharjo)

GEDUNG BERLIAN – Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan atau Si Pelawan milik DPRD Jateng menarik minat Komisi A DPRD DKI Jakarta. Aplikasi berbasis Android maupun website ini dibuat untuk membantu tugas kedewanan dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam kunjungan, Jumat (10/3/2023), Komisi A DPRD DKI Jakarta mengaku tertarik dengan aplikasi tersebut dengan harapan bisa dikembangkan di Jakarta. Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Komisi A Karyatin Subiantoro saat berbincang dengan Kepala Bagian Humas Setda DPRD Jateng Andi Susomo di Ruang Badan Anggaran (Banggar) lantai IV.

“Kunjungan kami ke DPRD Jateng ini untuk mengetahui sistem kerja aplikasi ini. Saya apresiasi dengan Si Pelawan karena dengan aplikasi ini saya yakin akan membantu tugas dan fungsi DPRD,” terang legislator dari PKS.

Mendengar hal itu, Andi Susmono menerangkan bahwa Si Pelawan ini sudah berjalan dengan cukup baik. Ia menambahkan Si Pelawan juga membantu sistem kerja DPRD sehingga menjadi lebih mudah, cepat, dan terukur.

“Si Pelawan merupakan aplikasi sistem kedewanan yang memberikan fitur-fitur terkait informasi DPRD seperti E- Pengawasan, E-Legislasi, E-Aspirasi, Data Center, E-Wadul Dewan, SIKD dan E-SPT,” tambahnya

Sependapat, Ayu Utamininingtyas selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Indok Setwan Jateng menyampaikan bahwa Si Pelawan bermula dari ide Sekretaris Dewan (Sekwan) yang ingin memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan DPRD.  “Tujuan dibuat Si Pelawan adalah Pak Sekwan kami ingin membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi nya kepada para Anggota sehingga tidak perlu menunggu acara besar seperti Musrenbang,” terangnya.(ayuutami/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.