Komisi D Harap Penanganan Sungai Klikiran Segera Teratasi

Tanggal -
WhatsApp Image 2023 02 02 at 03.05.22

KOORDINASI PENANGANAN: Jajaran Komisi D melakukan monitoring penanganan banjir di DAS Klikiran, Jatibarang, Brebes.(foto: ervan ramayuda)

BREBES – Guna monitoring kegiatan penanganan banjir, Komisi D DPRD Jateng berkesempatan melihat langsung kondisi daerah aliran sungai (DAS) Klikiran di Kecamatan Jatibarang, Brebes. Beberapa waktu lalu, saat intensitas curah hujan tinggi, aliran sungai itu sempat meluap mengakibatkan 638 rumah tergenang banjir.

Dalam kunjungan tersebut Komisi D dipimpin Wakil Ketua Hadi Santoso diterima Kepala Balai Sungai Pemali Comal  Dinas PU Sumber Daya Air Tata Ruang (Pusdataru) Jateng Radito beserta jajarannya, Selasa (31/1/2023).

Hadi Santoso meminta dinas supaya melakukan percepatan penanganan pengendalian banjir di Sungai Klikiran. Saat ini untuk sejumlah paket pekerjaan sedang dalam prosses lelang. Serta beberapa titik yang ada di ruas sungai tersebut akan dilaksanakan pembangunan parapet.

“Mudah-mudahan di pertengahan 2023 yang akan memasuki musim penghujan, pembangunannya sudah selesai,” ucapnya.

Radito menjelaskan, pada Rabu (4/1/2023) telah terjadi hujan dengan intensitas tinggi di daerah hulu sungai dengan durasi kurang lebih 4 jam. Pada saat banjir Sungai Klikiran tersebut melimpas di atas parapet dan menjebol parapet sebelah kiri sungai bagian hilir luar pemukiman penduduk yang berlokasi di Desa Kemirihamba, Jatibarang dan termasuk Desa Jatibarang Lor sampai ke komplek Masjid Agung Jatibarang yang berada di sebelah kanan Sungai Klikiran.

“Jebolnya parapet sepanjang 30 meter, ketinggian air yang menggenangi rumah warga sekitar 0.60 s.d 1,80 sentimeter,” jelasnya.

Sekarang ini persiapan penanganan sementara pengendalian banjir sudah dilakukan. Dengan menaruh karung-karung pasir di sekitar aliran sungai yang mengalami ambrol.(ervan/priyanto)

Dilihat: 43

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.