FOCUS GROUP DISCUSSION: Medsos Bisa Bangun Pencitraan Politikus

IMG

FOKUS DISKUSI: Sejumlah narasumber mendiskusikan medsos dalam acara FGD (Focus Group Discussion) dengan tema ‘’Peran Media Sosial sebagai Sumber Literasi Positif atau Negatif ‘’ di Cemara Tujuh Resto, Wonosobo.(foto: dyana sulist)

WONOSOBO – Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Tidak dapat dipungkiri keberadaan media sosial telah menjadi tren di masyarakat.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko dalam kegiatan FGD (Focus Group Discussion) dengan tema ‘’Peran Media Sosial sebagai Sumber Literasi Positif atau Negatif ‘’ di Cemara Tujuh Resto, Wonosobo, Sabtu (26/11/2022).

Sofianto, Dosen Komunikasi Unsiq Wonosobo yang juga narasumber menyatakan  media sosial ialah media komunikasi yang terhubung dengan internet. Dimana dari media-media itu bisa berinteraksi secara sosial. Untuk yang harus di hindari media sosial dari segi politik adalah, bagaimana caranya politikus itu bisa membangun brand image dan menciptakan reputasi yang baik, dan memanfaatkan edukasi politik dengan membangun ikatan media sosial, dan feedbacknya bisa tersampaikan secara langsung dan tujuan media sosial untuk akses saja,‘’ terang Sofianto.

Selanjutnya Adib Irfangi selaku pelaku media sosial juga mengiyakan keterangan narsumber lain. “Pribadi saya sendiri medsos itu sangat bermanfaat, sangat penting untuk kita semua. banyak manfaat yang kita peroleh dari media sosial itu sendiri. 

Serta mendapati banyak ilmu di medsos. Medsos dipakai di politik, bisa menghemat dan mengektivitaskan secara materil, untuk berkampanye, bagaimana cara membagi kebijakan-kebijakan serta informasi bagi rakyat,” ucapnya.(dyana/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.