MEDIA TRADISIONAL: “Warok” Wonogiri Langgengkan Kesenian Reog

WhatsApp Image 2022 11 20 at 19.40.10

DIALOG BUDAYA: Anggota DPRD Jateng Ayuning Sekarsuci menjadi narasumber dalam dialog budaya di Kecamatan Girimarto, Wonogiri.(foto: tri nugrahini)

WONOGIRI – Kesenian reog tak hanya berkembang di daerah asal Ponorogo. Wonogiri pun sebagai daerah serumpun juga turut memiliki reog yang kesehor itu. Sebagaimana yang dipentaskan dalam acara Media Tradisional DPRD Provinsi Jawa Tengah, reog tampil dengan ciri khas “sangar”-nya. Pada kesempatan itu anggota DPRD Jateng Ayuning Sekarsuci hadir langsung sekaligus menjadi narasumber untuk mengulas kesenian reog.

Minggu (20/11/2022), di Desa Jendi, Kecamatan Girimarto, reog tampil secara memukau. Diungkapkan budayawan Wonogiri Bimo Putut Wahono, sebenarnya reog merupakan suatu bentuk tarian komunal dan dikemas sebagai pertunjukan sendratari. Terdiri atas penari topeng menyerupai harimau berukuran besar dengan hiasan bulu ekor merak (dadak merak) dan beberapa penari lain dengan kostum raja, panglima perang, kesatria, dan prajurit yang menunggang kuda.

Seni pertunjukan ini, lanjut dia, melibatkan beberapa penari yang memiliki peran dalam alur cerita yang dibawakan, seperti penari warok, jatil, bujangganong (pujanggaanom), kelanasewandana, dan barongan. Penari yang menjadi ikon dari pertunjukan Reog Ponorogo adalah pembarong yang menari sambil membawa dadak merak dengan cara digigit dengan mulutnya. Dadak merak merupakan alat peraga utama yang dihiasi dengan kepala menyerupai kepala harimau dan burung merak dengan bulu ekor merak sebagai hiasan yang sangat indah.

Ayuning turut menambahkan, berkembangnya reog di Wonogiri karena letaknya satu kawasan di Pegunungan Kapur dan memiliki tipe budaya yang sama dengan Ponorogo. Sekarang ini reog bisa dibilang tak hanya berkembang di Wonogiri dan Ponoroga saja. Semua daerah turut mengembangkan kesenian ini.

“Kesenian Reog Ponorogo merupakan asli budya Indonesia yang didaftarkan Unesco. Maka dari itu kita patut bangga dengan reog,”ucap anggota Komisi A itu.

Selanjutnya Bimo menegaskan pemerintah sedapat mungkin untuk terus membina serta mengembangkan kesenian ini. Tanpa ada dukungan pemerintah, kesenian lokal tidak bisa berkembang.

 “Bicara kebudayaan tidak lapas dari pemersatu dimana masyarakat bisa guyub rukun untuk bersama-sama melihat kesenian. Kebudayaan menjadi perekat antar masyarakat satu dengan yang lain ungkat pegiat seni,” ucapnya.(mentari/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.