Bertahun-tahun Demak Hadapi Problematika Banjir & Rob

Tanggal -
4e

PERTEMUAN: Jajaran Komisi E melakukan pertemuan dengan BPBD Demak terkait penanganan kebencanaan.(foto: choirul amin)

DEMAK – Komisi E DPRD Jawa Tengah terus memantau ke sejumlah daerah di Jateng terkait penanganan dan penanggulangan kebencanaan. Seperti di kawasan pesisir Demak, kerap terendam banjir dan rob. Masalah ini mengemuka dalam diskusi Komisi E dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Demak dan Provinsi.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi E Abdul Hamid menyatakan, penanganan banjir dan rob di Demak tidak bisa ditangani secara parsial. Bahkan beberapa tempat tinggal di permukiman pesisir sudah ditinggal penghuninya. Ini menjadi catatan tersendiri dari penanganan bencana.

“Beberapa informasi mengenai potensi bencana di Demak ini sudah kami rangkum dan salah satunya yaitu banjir rob. Kejadian ini terjadi sejak 2008 yang mengakibatkan banyak warga mengungsi ataupun berpindah ke lokasi yang lebih aman,” kata politikus PKB itu.

Dikatakannya pula, masalah tersebut turut menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Demak. “Kami bersama BPBD Kabupaten dan Provinsi akan mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah antisipasi, mitigasi serta mencari solusi. Karena wilayah pesisir ini merupakan wilayah provinsi dan pusat, semoga ada solusi agar banjir rob tidak berkepanjangan,” tegas Hamid.

Pada kesempatan itu pula, Komisi E memberi apresiasi kepada BPBD Demak telah memiliki peralatan penanganan kebencanaan yang lengkap. Bahkan kiprahnya mampu berperan aktif membantu daerah sekitar dalam penanganan bencana.

Sementara itu Plt Kepala Pelaksana BPBD Demak Agus Nugroho LP mengatakan pihaknya sangat berterima kasih karena selalu didukung oleh Pemprov Jateng.

“Terima kasih dukungannya baik dari DPRD Jateng maupun Pemprov Jateng, selanjutnya untuk beberapa kekurangan peralatan kami harap ada hibah atau pinjam pakai seperti perahu fiber. Perahu tersebut nantinya dapat kami salurkan ke temen-temen relawan di daerah sekitaran lokasi yang sering terjadi rob agar dapat langsung mengevakuasi warga,” katanya.(amin/priyanto)

Dilihat: 81

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.