Pemdes Dituntut Transparan Susun LPj Bankeudes

5a

PELAPORAN: Jajaran Komisi A bertemu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jateng ke Kabupaten Temanggung.(foto: choirul amin)

TEMANGGUNG – Komisi A DPRD Prov Jateng terus memantau perkembangan proses Bantuan Keuangan Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jateng ke Kabupaten Temanggung baru-baru ini.

Dalam pantauan itu, Komisi A melihat masyarakat sangat berantusias menerima bantuan tersebut. Pasalnya bantuan dapat dipergunakan perangkat desa untuk pengembangan daerahnya ataupun untuk penyertaan modal BUMDes-nya.

“Kami melihat warga Desa Pendowo dan Kranggan ini sangat berantusias, bersemangat, harapannya bantuan yang dikucurkan dari Pemprov ini dapat membantu masyarakat khususnya di Temanggung ini,” ungkap anggota Komisi A Isnaeni, Senin (8/8/2022).

Selain itu, Dia juga mengingatkan kepada semua perangkat desa untuk selalu waspada dan tertib administrasi. Sehingga dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban tidak ada kendala di kemudian hari.

“Kami sangat mengimbau kepada pemerintah desa setempat ini untuk selalu tertib administrasi dalam penggunaan anggaran tersebut. Harus berhati-hati dan transparan agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” imbuh anggota Fraksi PDI-P tersebut.

Senada, Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat juga mengimbau kepada seluruh stakeholder dan perangkat desa yang terlibat dalam proses penerimaan bantuan keuangan untuk transparan dan akuntabel dalam proses penyusunan tata kelola keuangan di tingkat pemerintahan desa.

Sementara itu, menurut Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Dewi Insan Kamil Pamungkas pihaknya tak henti-hentinya mengingatkan para kepala desa untuk segera menyelesaikan segala bentuk administrasi yang diperlukan.

Komisi A sendiri berharap dengan adanya Bantuan Keuangan Desa, BUMDes harus mendapat support sehingga dapat meningkatkan PAD di desa masing-masing dan dapat mensejahterakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.(amin/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan