DPRD Fasilitasi Pertemuan dengan Perwakilan Peduli Desa Wadas

WhatsApp Image 2022 08 12 at 09.20.13(1)

ASPIRASI WARGA: Perwakilan peduli Desa Wadas melakukan pertemuan di Gedung DPRD Jateng.(foto: setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Perwakilan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas didampingi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyambangi Gedung Berlian DPRD Jateng, Jalan Pahlawan No Semarang, Senin (8/8/2022).
Mereka diterima anggota Komisi D, Benny Karnadi, Sekretaris Komisi C Hendri Wicaksono dan anggota Komisi B Yusuf Hidayat.

Anggota Komisi D Benny Karnadi mengharapkan dengan dialog secara terbuka antara perwakilan masyarakat Desa Wadas dengan pemerintah bisa meredam perbedaan pendapat terkait pertambangan quarry. Terlebih adanya perbedaan data dan kajian antara perwakilan masyarakat membuat permasalahan tak kunjung usai.

Benny menilai, kawasan tersebut menjadi pembangunan prioritas Kawasan Strategis Nasional (KSN) nantinya akan dibangun Bendungan Bener, mega proyek pemerintah yang bertujuan selain di sektor pengairan ke lahan-lahan pertanian milik masyarakat tetapi juga menjadi destinasi wisata.

“Adanya perbedaan data dan kajian ilmiah memang sering ditemukan, dan perlu adanya peninjauan bersama antara masyarakat dengan instansi pemerintah. Diharapkan bisa menemukan win-win solution sehingga proyek pembangunan bisa terus berjalan dan masyarakat desa bisa melanjutkan kegiatan pertanian seperti sediakala, mengingat proyek Bendungan Bener nantinya bisa dimanfaatkan secara luas,” terang legislator asal PKB.

Perwakilan masyarakat Desa Wadas Siswanto meminta adanya pembentukan panitia khusus (pansus) terkait penanganan masalah di Desa Wadas sampai tuntas. Menurutnya, proyek pembangunan pemerintah harus diadakan audiensi secara luas didukung dengan kajian ilmiah bersama.
“Masyarakat tentunya mendorong dan mendukung terus pembangunan proyek pemerintah apabila memberi dampak manfaat secara luas. Namun, jika proyek tersebut membawa dampak buruk maka harus ada tindak lanjut bersama lewat diskusi terbuka dengan dukungan kajian ilmiah mengingat masyarakat asli desa wadas sangat mengetahui kondisi lapangan wilayahnya,” ujar dia.(tyo/priyanto)

Berita Terkait

  • Titik Koordinat Domisili pada Sistem Zonasi PPDB Perlu Diperbarui

    KARANGANYAR โ€“ Komisi E DPRD Jateng berharap pola zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 perlu di-update supaya tidak menyulitkan siswa-orangtua saat pendaftaran. Ketua Komisi E Abdul Hamid mengemukakan, informasi yang diterimanya menyatakan, banyak titik koordinat rumah sudah tidak sesuai dengan alamat domisili saat pendaftaran jalur zonasi.

  • Komisi E Monitoring Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sragen

    DIALOG SEKOLAH. Komisi E berdialog dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dan perwakilan pengelola Sekolah Rakyat. (foto: priskilla candra cahyaningtyas) SRAGEN โ€“ Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring ke Kabupaten Sragen pada Rabu (25/02/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau…

  • Sukirman: Himbauan Protkes Harus Lebih Tegas

    GEDUNG BERLIAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman berharap ada upaya lebih tegas guna mencegah penyebaran Covid-19 yang kini kasusnya semakin tinggi. Demikian disampaikan Sukirman, disela-sela kegiatan swab antigen di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jateng, Kamis (17/6/2021).

  • Tepat, Langkah Balai RSBKL Jogja Tangani Covid-19

    YOGYAKARTA – Guna memperkuat data dan informasi mengenai pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama pandemi Covid-19, Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (RSBKL) Unit 2 Dinas Sosial Provinsi DIY, Senin (14/03/2022). Saat berdiskusi, Suryatmiati selaku Kepala Seksi Perlindungan & Rehabilitasi Sosial Balai RSBKL mengungkapkan saat menjalankan pelayanan selama pandemi ini pihaknya melakukan langkah preventif, kuratif, dan promotif.