Pertumbuhan Bank Jateng Cabang Kudus Melambat

IMG 20190422

KINERJA BANK. Komisi C DPRD Jateng saat membahas kinerja Bank Jateng Cabang Kudus, Senin (22/4/2019). (foto sunu andhy purwanto)

KUDUS – Komisi C DPRD Jateng mengaku tidak puas dengan kinerja Bank Jateng Cabang Kudus yang tidak dapat bertumbuh seperti layaknya sebuah bank. Bank dengan tagline “Banknya Wong Jawa Tengah” itu juga dinilai tidak mampu menguasai pasar di kandangnya sendiri. 

Demikian ditegaskan oleh Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto, saat memimpin kunjungan kerja Komisinya ke Bank Jateng Cabang Kudus, Senin (22/4/2019). “Kecenderungannya mengkhawatirkan pertumbuhan dana masyarakat maupun labanya minus. Aset dan kredit tumbuh hanya satu persen lebih sedikit. Malah rasio kredit macetnya tinggi, macet kok Rp 25 miliar lebih,” terang Politikus PDI Perjuangan yang karib disapa Bogi itu. 

Lebih lanjut, Bogi mempertanyakan soal Bank Jateng Cabang Kudus yang pada 2018 pertumbuhan gironya minus 17,4%, kemudian depositonya juga minus 2,2%. Sementara tabungannya hanya bertumbuh di bawah satu digit. 

“Untung yang diraih pun anjlok 14,6 persen dibanding tahun sebelumnya,” tandasnya. 

Senada, Anggota Komisi C DPRD Jateng Muhammad Rodhi juga meminta penjelasan soal penyaluran kredit yang ‘jalan di tempat’ atau hanya bertumbuh 1,18%. “Pertumbuhan sangat minimalis, apa kendalanya? Padahal, Kudus industrinya banyak yang besar-besar. Tolong dijelaskan,” tegas Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Dalam hal ini, Anggota Komisi C DPRD Jateng Maria Tri Mengesti meminta data rencana bisnis tahunan (target-target) yang tidak termuat dalam laporan keuangan, yang dipaparkan dalam pertemuan dengan Komisi C. “Disamping itu, tolong dilengkapi data rasio kredit bermasalah untuk Kredit Mitra Jateng 25. Hal itu penting karena rasio keseluruhan sudah cukup tinggi itu, 3,67 persen. Tahun ini harus dapat diturunkan,” pinta Politisi PDI Perjuangan itu. 

Komisi C DPRD Jateng saat membahas kinerja Bank Jateng Cabang Kudus, Senin (22/4/2019). 
(foto sunu andhy purwanto)

Untuk diketahui, Bank Jateng Cabang Kudus pada 2018 lalu kinerjanya kurang baik, aset hanya bertumbuh 1,16% (YoY) menjadi Rp 1,056 triliun, sedangkan kreditnya 1,18% menjadi Rp 884,9 miliar.  Dari jumlah itu, Rp 32,5 miliar bermasalah (Rp 25 miliar diantaranya macet). Lebih mengkhawatirkan Komisi C, pertumbuhan dana masyarakat malah minus 0,43% dan labanya juga bertumbuh minus 14,6%.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Cabang (Pinca) Bank Jateng Cabang Kudus Heri Supriyanto menjawab semua pertanyaan Komisi C. “Sebagai pinca yang baru dilantik pada akhir 2018 lalu, beserta jajaran pengelola, kami mohon dukungan bapak ibu sekalian (Komisi C),” katanya, yang didampingi Tenaga Ahli Yanuar Rachmansyah. (sunu/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.