Komisi D Jajaki Pengelolaan Angkutan Umum Massal Kota Cirebon

IMG

CENDERA MATA: Ketua Komisi D Alwin Basri bersama Dishub Kota Cirebon menyrahkan cendera mata.(foto: azar al hadi)

CIREBON –Β  Penggalian data dan informasi terus dilakukan Komisi D DPRD Prov. Jawa Tengah, baru baru ini. Rombongan dewan melakukan studi banding terkait pengelolaan angkutan umum massal dan Program Salud (Sadar Lalu Lintas Usia Dini) di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat (3/6/2022).

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi D Alwin Basri beserta rombongan di terima oleh Asep Sudrajat selaku Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Saranan dan jajarannya. Alwin berdiskusi mengenai angkutan massal yang berada di kota Cirebon, dan eksistensi keberadaan Salud.

“Bus bantuan dengan metode subsidi tersebut, apakah masuk aset pemda atau masih menjadi kementerian yang dioperasikan oleh swasta ? Lalu mengenai Salud, apakah keberadaannya di respons sama sekolah-sekolah dan sampai sejauh mana  antusias mereka?”

Asep menjabarkan mengenai aset angkutan massal khususnya Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Cirebon yang saat ini menjadi aset pemerintah provinsi. Sebesar 10 unit bantuan dari Kementerian Perhubungan, di penghujung akhir 2018 terdapat penambahan 5 unit serta dilanjut tambahan 5 unit yg di dapat dari pelimpahan provinsi jawa tengah di tahun 2019.

“Ada 20 unit Bus BRT yang saat ini kita punya, Mengenai pengelolaan dan pengoperasiannya, kita melalui BUMD yaitu PT Pembangunan Kota Cirebon melalui penugasan dari Wali Kota Cirebon ini bekerja sama dengan swasta yaitu PT Bintang Indokarya Gemilang (BIG) dalam mengoperasikan BRT,” ucap Asep.

Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso menyorot persoalan Salud. Data di Jawa Tengah terkait korban kecelakaan terbesar berada pada usia 14-17 thn.

Menanggapi Hal tersebut, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Cirebon Dikri Hopiana menjabarkan, program Salud membangun karakter keselamatan berlalu lintas sejak dini, program Salud adalah salah datu solusi untuk manajeman perilaku berlalu lintas yang diterapkan sejak dini kepada peserta didik dengan konsep penyuluhan kependidikan dan pengasuhan.

” Ada 286 lembaga TK dan paud di kota Cirebon yang tegabung dalam IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia), Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) dan IGRA ( Ikatan Guru Raudhatul Athfal),” ungkapnya.

Dalam kegiatan itu anak anak membawakan maskot serta mobil pintar dari taman lalu lintas, adapun kegiatanya yaitu,  seperti belajar simbol rambu-rambu lalu lintas, menari bersama tatacara menyebrang jalan dan memakai helm serta ditutup dengan berkeliling taman edukasi lalu lintas.

Dishub sepakat Salud dijadikan kurikulum pelajaran. Artinya kita punya semangat yang sama dalam menyelamatkan generasi dari keselamatan berkendara karena keselamatan dalam berkendara adalah tanggung jawab kita bersama, minimal dari diri sendiri baru ke orang lain.(azar/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA β€” Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.Β Β 

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG β€” Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.