SOSIALISASI NON-PERDA: Tekan Kemiskinan melalui Hibah & Bansos

Screenshot 20220428

BANSOS HIBAH. Sukirman Dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ di Kabupaten Pemalang, Kamis (28/4/2022), di Kecamatan Mulyoharjo, dihadiri Tokoh Masyarakat Iskandar Ali Syahbana dan KH. Misbahudin selaku pemuka agama. (foto choirul amin)

PEMALANG – Dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ di Kabupaten Pemalang, Kamis (28/4/2022), dibahas mengenai masih tingginya kemiskinan di beberapa daerah. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju kemiskinan itu yakni menyalurkan hibah dan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman dihadapan peserta sosialisasi di Kecamatan Mulyoharjo. Acara itu juga dihadiri Tokoh Masyarakat Iskandar Ali Syahbana dan KH. Misbahudin selaku pemuka agama.

“Dengan bantuan tersebut, kita mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak semakin tinggi, meskipun juga dipengaruhi tingkat pengangguran yang cukup tinggi,” kata Sukirman.  

Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan mengenai tata cara bansos dan hibah sesuai dengan ketentuan Perundangan. “Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkannya harus mengikuti teknis pengajuan hibah dan bansos. Dengan begitu, setiap permohonan yang diajukan telah melalui tahapan sesuai aturan berlaku,” tegas Politikus PKB itu.

Dikatakannya, pemahaman itu sangatlah penting karena sampai sekarang masih ada beberapa yang belum sesuai prosedur. Karena, setiap proposal pengajuan akan diseleksi lebih lanjut sehingga prosesnya harus sesuai supaya tidak terjadi kendala di kemudian hari.

“Mungkin, bagi masyarakat awam, prosesnya sedikit rumit. Namun, hal itu demi kepentingan semua unsur masyarakat. Misalkan dari Madrasah-madrasah atau kelompok masyarakat yang akan mengajukan hibah atau bansos harus menyesuaikan aturannya,” imbuhnya.

Ia mengatakan bantuan itu nantinya dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Dengan begitu, sedikit demi sedikit lingkungan di sekitar bisa lebih baik sehingga perekonomian bisa terus berlangsung.

“Dengan adanya hibah dan bansos itu, harapan kita salah satunya bisa menekan kemiskinan di Jateng. Misalkan dalam bentuk pembangunan fisik (jalan), jadi perekonomian bisa lebih terdongkrak. Kemudian di lingkungan pendidikan juga bisa menambah kualitas maupun hal lainnya di Madrasah untuk operasional dan lain sebagainya,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya bansos dan hibah tersebut, masyarakat langsung mendapatkan efek positif dalam program pemerintah. Sehingga, angka kemiskinan bisa terus ditekan dengan pertumbuhan perekonomian di sekitar lingkungan kita.

“Hibah dan bansos itu bisa digunakan masyarakat untuk gotong royong bersama pemerintah membangun daerahnya. Dengan begitu, laju kemiskinan bisa kita tekan dengan kelancaran proses perekonomian yang dipraktekkan di masyarakat itu sendiri,” tutupnya. (amin/ariel)

Berita Terkait

  • Satpol PP Kota Tegal Kini Telah Miliki Divisi Pariwisata

    TEGAL – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng melakukan kunjungan ke Kantor Satpol PP Kota Tegal, Kamis (27/2/2025). Pada kesempatan tersebut hadir juga Retno Fajar Astuti selaku Plt Kepala Satpol PP Jateng. Mengawali pertemuan tersebut Hartoto Kepala Satpol PP Kota Tegal melaporkan bahwa Tegal sudah memiliki Satpol PP Pariwisata.

  • Korban Bencana Ombak Terima Bantuan

    DEMAK – Anggota DPRD Jawa Tengah dari Komisi D Fraksi Gerindra, Sri Hartini mengunjungi dan memberikan bantuan langsung kepada korban bencana ombak besar di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jumat (22/1/2021).

  • Komisi C Monitor Kinerja Keuangan BPR BKK Cabang Demak

    DEMAK – Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring ke PT. BPR BKK Jateng Perseroda Kantor Cabang Demak, Senin (6/3/2023). Pada kesempatan itu, Analis Kebijakan Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Agus Prasetyo menyampaikan, berdasarkan evaluasi OJK, BPR BKK yang ada di Jateng masih dalam posisi sehat.Â