SOSIALISASI NON-PERDA: Pengembangan Infrastruktur di Pemalang Perlu Diperhatikan

BERI PAPARAN: Wakil Ketua DPRD Sukirman memberi paparan dalam sosialisasi non-perda mengenai kurang berkembangnya infrastruktur di Pemalang.(foto: dewi sekarsari)

PEMALANG – Pengembangan infrastruktur kerap menjadi problematika daerah. Berbagai macam infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, gedung sekolah, dan pasar  menjadi perhatian utama dalam pembenahan. Ada daerah dengan pengembangan infrastruktur tinggi, namun ada pula daerah dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.

Demikian dikatakan Sukirman Wakil Ketua DPRD Prov Jawa Tengah dalam kegiatan Sosialisasi Non Perda Pimpinan DPRD Jateng dengan tema “Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan” di Pemalang, Kamis (28/7/2022).

Lebih jauh di hadapan peserta sosialisasi Sukirman menerangkan bahwa infrastruktur di Pemalang sudah sangat memprihatikan dan dia mendorong Pemalang agar segera mengajukan usulan-usulan agar pengembangan infrastruktur bisa lebih maju.

“Harapan kita untuk Pemalang ini segera didorong pembenahan di beberapa titik infrastrukturnya, jalan-jalan penghubung antar desa perlu diperhatikan, kurangnya perhatian ini, menyebabkan masyarakat secara swadaya memperbaiki jalan jalan lubang dengan matrial seadanya, dan jika nanti usulan ini sampai ke kita, kita akan perjuangkan dimusrenbang untuk segera terealisasi,”  terang politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Senada dengan Sukirman, Iskandar Alisyahbana anggota DPRD Pemalang, yang juga didaulat sebagai pembicara dalam acara sosialisasi tersebut juga menuturkan berkenaan dengan infrastruktur di kab pemalang rusak berat, bahwa pemalang ini 60% dalam kondisi rusak parah, maka jika bicara infrastruktur larinya ke kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian.

“Pemerintah harus melakukan terobosan bagaimana mendapatkan anggaran untuk pembangunan, dan saya setuju dengan Pak Sukirman, bahwasanya kabupaten harus segera melakukan usulan-usulan, titik titik mana saja yang sesegera mungkin dibenahi, guna menjamin kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat”, tutur Iskandar.(dewi/priyanto)

Berita Terkait

  • Pansus I Gali Informasi Penguatan Tata Tertib DPRD di Wonogiri

    WONOGIRI – DPRD Provinsi Jawa Tengah menginginkan penguatan dan efisiensi kerja melalui penguatan tentang Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD. Ketua Panitia Khusus Muhammad Yunus menilai perlu ada pembaruan mengenai Peraturan DPRD Jateng No 1/2019 tentang Tata Tertib DPRD supaya mendorong kinerja anggota dewan.

  • MEDIA TRADISIONAL: Pemberdayaan Kesenian Tradisional untuk Keselestarian Budaya Bangsa

    BREBES – Dialog Media Tradisional (Metra) menampilkan kesenian kuda kepang ebeg. Acara yang digelar Sabtu (11/2/2023), di halaman Kantor Desa Pepedan, Kecamatan Tonjong. Pada kesempatan itu anggota DPRD Jateng M Iskhak berkesempatan menjadi narasumber untuk membahas perkembangan kesenian tradisional di Brebes. Turut menjadi narasumber lainnya Hasanudin selaku tokoh masyarakat Desa Pepedan, dan Mahnuri (Ketua Paguyuban Seni Kuda Kepang Ebeg). Saat digelar pertunjukkan kuda kepang, animo masyarakat datang ke lokasi sangat tinggi.

  • Pentingnya Penguatan Mutu Panti Sosial

    YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama Dinas Sosial Daerah Istimewa (DI.) Yogyakarta, Jumat (5/6/2026). Tujuannya, menggali informasi terkait pemenuhan rehabilitasi sosial di panti, tata kelola panti sosial, dan strategi pemberdayaan penerima manfaat pasca keluar dari panti.

  • Komisi A Sepakat Pemantauan Orang Asing Jadi Kerja Bareng

    PIMPIN PERTEMUAN : Sekretaris Komisi A Juli Krisdianto bersama Sekretaris Badan Kesbangpol Jatim Nurul Ansori memimpin pertemuan terkait pemantauan orang asing.(foto: azam addin) SURABAYA – Pemantauan orang asing tidak bisa dilakukan secara parsial. Pun peran keimigrasian dari Kementerian Hukum dan…