ASPIRASI JATENG: Mudik, Puskesmas Buka Layanan 24 Jam

WhatsApp Image 2022 04 26 at 23.01.15

JADI NARASUMBER: Wakil Ketua DPRD Quatly A Alkatiri bersama narasumber lain jadi narasumber di TATV Surakarta.(foto: setyo herlambang)

SURAKARTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng telah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota supaya mengoptimalkan layanan puskesmas selama 24 jam. Bahkan puskesmas di sepanjang jalur Pantura telah diminta menyiagakan ambulans serta tenaga kesehatannya untuk penanganan Kesehatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Jateng dr AA Agung Sri Nika Purniawati menyatakan sekarang ini sudah dibuka 13 posko kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat maupun pemudik. Untuk puskesmas siaga 24 jam, akan difokuskan pada puskesmas yang berada di tepi jalan raya atau jalan alternatif. Selain itu, puskesmas jaga juga melayani rawat inap.

Penegasan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara “Aspirasi Jateng: Mudik Asyik Tanpa Covid-19” di Stasiun TATV Surakarta, kemarin.

Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir Alkatiri yang turut menjadi narasumber menyatakan, dibutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah pun patut siaga, mengingat sesuai prediksi jumlah pemudik mencapai 20 jutaan orang. Selain penyiagaan personel tenaga Kesehatan, pemerintah juga jangan kecolongan dalam penanganan Covid-19. Ia mewanti-wanti supaya sosialisasi 5M terutama di tempat-tempat keramaian serta rest area tetap terus digencarkan.

“Tempat-tempat yang berpotensi memunculkan keramaian supaya digalakkan protocol kesehatan. Di rest area, pemerintah meminta pemudik untuk tidak berkerumun, rajin cuci tangan, tetap memakai masker, jaga jarak,” ucapnya.

Bagi dosen Fakultas Kedokteran UNS dr Andri Putrantro, pemerintah sedang melakukan gambling. Karena itulah ia berharap pada pemerintah agar pemantauan serta sosialisasi protocol kesehatan untuk gencar dilakukan.

Sri Nika selanjutnya menegaskan ada tiga hal yang menjadi dasar kehati-hatian yang harus dipahami masyarakat. Sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan, pertama, kegiatan silaturahmi saat Idul Fitri nanti, banyak melibatkan interaksi dengan kelompok rentan. Seperti kelompok lansia, anak-anak, dan penderita komorbid. Kedua, risiko lebih besar untuk terpapar virus bagi masyarakat setelah perjalanan jauh, serta mengunjungi fasilitas umum dengan kepadatan tinggi. Ketiga, keberadaan kasus tanpa gejala akan menjadi sumber penularan.   

Bagi Quatly, kolaborasi menjadi kunci bersama dalam menangani Covid-19. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menanggulangi virus supaya tidak berkepanjangan.(tyo/priyanto)   

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.