Dipelajari, Upaya BUMDes Sambimulyo Sleman Kelola Potensi Wisata

Kom A BUMDes

SOAL BUMDes. Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran Balai Besar Pelatihan & Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal & Transmigrasi Yogyakarta, Selasa (5/4/2022), membahas soal BUMDes. (foto dewi sekarayu)

YOGYAKARTA – Dalam diskusi tentang pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi pengangguran, di Balai Besar Pelatihan & Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal & Transmigrasi Yogyakarta, Selasa (5/4/2022), Komisi A DPRD Provinsi Jateng mengapresiasi pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sambimulyo Desa Sambirejo Kelurahan Sambirejo Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

Karena, menurut Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh BUMDes Sambimulyo itu mampu bermanfaat bagi masyarakat dan desanya. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan BUMDes Sambimulyo tersebut.

“Kami ingin tahu sejauh mana pengelolaan BUMDes yang ada disini. Selain itu juga ingin tahu BUMDes yang mengelola Tebing Breksi. Karena, dari segi wisata dan sumber daya, BUMDes itu sangat memadai,” kata Saleh.

Menanggapi hal itu, Direktur BUMDes Sambimulyo Giatno menjelaskan selama ini permasalahan yang ada masih sama yaitu seputar potensi di masing-masing BUMDes dalam pengelolaan maupun pengurusnya sekaligus modal yang dibawakan desa atau kelurahan. BUMDes tersebut memiliki wisata, simpan pinjam, percetakan, dan kuliner. Ia menilai hal itu butuh sinergi bersama antara kepala desa dan masyarakat untuk menumbuhkan dan membentuk BUMDes.

“BUMDes Sambimulyo itu yang maju dari potensi wisata Tebing Breksi. Yang kedua, BUMDes Puri Mataram milik Desa Tridadi di Sleman, dan yang ketiga BUMDes Amarta milik Desa Pandowo Harjo Sleman. Harapannya, BUMDes yang ada di Sleman bisa maju seperti pengelolaan Tebing Breksi yang dikenal di ranah nasional maupun internasional,” terangnya.

Senada, Lurah Kelurahan Sambirejo Wahyu Nugroho mengaku ingin tetap berinovasi dengan tidak mengurangi pegawai di BUMDes. Secara intens, pihaknya juga berdiskusi terkait kendala di lapangan karena tanggungjawab kepala desa untuk menjalankan bisnis agar bisa bertahan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

“Kami kembangkan kawasan pariwisata yang berbasis masyarakat. Komitmen kami dari pemerintah desa yakni memfasilitasi para pelaku usaha dan UMKM untuk berkembang,” tegas Wahyu.

Dalam hal ini, Komisi A DPRD Provinsi Jateng mengaku sangat mengapresiasi pengelolaan BUMDes Sambimulyo yang sudah terlaksana tersebut. Hal itu bisa dijadikan contoh perkembangan BUMDes yang ada di Provinsi Jateng, seperti pengelolaan potensi wisata oleh BUMDes Sambimulyo yaitu Tebingbreksi. Dari situ, bisa dijadikan contoh untuk berinovasi pengelolaan wisata yang ada di Provinsi Jateng. (dewi/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.