DEKLARASI DAMAI. Dr. Rukma bersama Forkompinda menandatangani ‘Deklarasi Damai Pemilu 2019’ di Hotel Gumaya Jalan Gajah Mada Kota Semarang, Jumat (12/4/2019). (foto choirul amin)
SEMARANG – Ketua DPRD Jateng Dr. Rukma Setyabudi menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Jateng, di Hotel Gumaya, Jalan Gajah Mada Kota Semarang, Jumat (12/4/2019). Dalam acara itu, Rukma menandatangani ‘Deklarasi Pemilu Damai 2019’ bersama dengan Gubernur Ganjar Pranowo, Wagub Taj Yasin, Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI M. Effendi, dan dilanjutkan pejabat-pejabat lainnya, KPU, bawaslu serta elit parpol.
Untuk sambutan awal, Ganjar Pranowo menyampaikan beberapa hal mengenai kondisi perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai Provinsi Jateng. Ia juga meminta setiap pemangku kepentingan dan elemen masyarakat bisa menciptakan kondisi damai saat menghadapi masa tenang Pemilu 2019.
Disampaikannya, sosialisasi pemilu harus terus berjalan. Tujuannya, partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 dapat meningkat.
“Ini tanggungjawab moral kita bersama untuk mewujudkan demokrasi yang baik bagi masyarakat,” katanya.
Sementara, Condro Kirono menyampaikan mengenai pengamanan di masa tenang dan masa pencoblosan Pemilu 2019. Ia menilai peran ulama dibutuhkan selama menghadapi masa tenang tersebut.
“Mari kita jaga bersama-sama dengan ulama untuk kondusifitas Jateng. Secara data, Jateng masuk urutan ke-32 dari 34 provinsi dari sisi keamanannya,” kata kapolda.
Data Polda Jateng mencatat, tingkat kerawanan pertama di eka karesidenan Surakarta, diikuti urutan kedua eks Karesidenan Kedu dan eks Karesidenan Banyumas. Kerawanan itu, kata dia, berupa bentrok yang bisa memicu konflik.
Senada, M. Effendi mengatakan pihaknya siap mengamankan pemilu bersama dengan polda. Dalam pengamanan itu, pihaknya memperhatikan sejumlah daerah dengan kejadian menonjol diantaranya Kabupaten Purworejo, Sleman, Bantul, Sukoharjo, Kota Yogyakarta, Surakarta.
“Upaya pengamanan pileg dan pilpres itu dilaksanakan dengan mengerahkan 14.150 personil di wilayah Jateng dan DIY. Harapannya, pemilu bisa berjalan jurdil dan demokratis, aportivitas dan beradab, saling menghormati, netralitas TNI/Polri, situasi aman, dan tidak ada disintegrasi bangsa,” jelas pangdam.
(foto choirul amin)
Pada kesempatan itu, Rukma Setyabudi juga menekankan soal pentingnya sinergitas antar lembaga seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan lembaga-lembaga yang menjaga kondusifitas Jateng. Dengan sinergitas itu, masing-masing lembaga bisa siap siaga menghadapi kerawanan yang terjadi.
Pada kesempatan itu, Rukma Setyabudi juga menekankan soal pentingnya sinergitas antar lembaga seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan lembaga-lembaga yang menjaga kondusifitas Jateng. Dengan sinergitas itu, masing-masing lembaga bisa siap siaga menghadapi kerawanan yang terjadi.
“Kondusifitas Jateng menjelang masa tenang dan saat pemungutan suara pemilu minggu depan akan bisa kita ciptakan dan kita pertahankan apabila segenap lembaga negara dan pemerintahan mampu mengembangkan sinergi yang berfokus pada keseluruhan proses akhir hingga 17 April mendatang,” jelas Politikus PDI Perjuangan itu.
Dikatakannya, ada beberapa bentuk dan hasil sinergitas tersebut. Diantaranya dukungan sarana dan prasarana jika diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik tepat waktu dan sasaran sesuai permintaan KPU Jateng, koordinasi untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas, tuntas dan transparan pada rangkaian proses Pemilu ini, koordinasi horizontal dan vertikal pada aspek-aspek potensial yang menimbulkan kerawanan dan dapat mengganggu pelaksanaan masa tenang dan pemungutan suara, dan mendokumentasikan semua hal-hal yang berlangsung selama pelaksanaan masa tenang dan pemungutan suara Pemilu; termasuk hasilnya, serta melakukan pelaporan dan evaluasi sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan lanjut.
“Semoga pesta demokrasi kelima pasca-
reformasi ini bisa terselenggara dengan lebih baik, penuh rasa persaudaraan, damai, gembira, no hoax, no politisasi sara, no money politics, dan hasilnya bisa diterima dengan ‘legowo’ oleh semua pihak, demi kesejahteraan dan kejayaan NKRI,” tutupnya. (ariel/priyanto)
