Sistem Kearsipan Setwan Jateng Jadi Tolok Ukur

WhatsApp Image 2022 03 29 at 15.23.07

PERTEMUAN : Pertemuan Setwan Jateng dengan staf TU Setwan Lampung.(foto: ganang faisol)

GEDUNG BERLIAN – Sekretariat DPRD (Setwan) Lampung berkunjung ke Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (29/3/2022). Kunjungan itu guna mengetahui pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang dimiliki Setwan Jateng.

Staf Tata Umum (TU) Setwan Lampung Anna kepada Kepala Subbag TU dan Kepegawaian Setwan Jateng Amin Sutikno menyatakan, perlunya studi banding ini untuk menguatkan sistem informasi kearsipan. Diakuinya SIKD di Lampung belum begitu maksimal.

“Bagaimana sistem informasi kearsipan di DPRD Jateng itu dibangun. Kami yang ada di Lampung bisa mencontoh sistem ini untuk menguatkan kinerja pelayanan kedewanan dan interal,” ucapnya.

Menjawab hal itu, Amin mengutarakan, sistem informasi kearsipan dibangun secara terintegrasi dengan data informasi milik Pemprov Jateng. Dinas Kearsipan Jateng menjadi penanggungjawab keseluruhan sistem informasi.

Pergub 53/2012 pun, lanjut Amin, telah mengamanatkan adanya sistem informasi secara online untuk mempermudah menemukan data kearsipan. Namun demikian data kearsipan secara manual atau offline masih tetap ada supaya masih ada data.(ganang/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak β€” mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan