SOAL KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dalam rangka monitoring perkembangan dan pengelolaan PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda), di Kabupaten Wonogiri, Selasa (1/3/2022). (foto ariel noviandri)
WONOGIRI – Praktik pinjaman online (pinjol) tak resmi atau ilegal sampai sekarang masih merebak. Tidak sedikit masyarakat yang terjerat praktik pinjol ilegal tersebut.
Melihat kondisi itu, PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) terus berupaya mengedukasi masyarakat agar tidak tergiur dengan penawaran pinjol ilegal yang dapat merugikan tersebut. Seperti disampaikan Asisten Ekonomi & Pembangunan Setda Kabupaten Wonogiri Pranata, pemerintah kabupaten mendukung upaya pihak perbankan dalam hal pinjaman.
“Kami mendukung BPR BKK yang ikut mensosialisasikan bahwa pinjol ilegal dan rentenir itu sangat meresahkan dan bahkan merugikan masyarakat,” katanya kepada Komisi C DPRD Provinsi Jateng dalam rangka monitoring perkembangan dan pengelolaan PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda), di Kabupaten Wonogiri, Selasa (1/3/2022).
Sementara, Dirut PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) Sarti mengatakan pihak selalu mengedukasi masyarakat untuk menghindari rentenir dan pinjol ilegal. Salah satu upaya itu dengan meluncurkan Kredit Mentari yang diperuntukkan bagi pedagang kecil, kuli panggul, tukang sapu, dan tukang parkir.
“Kredit Mentari itu merupakan program dari bupati. Yang jelas, kami terus berupaya mendekatkan diri ke masyarakat dengan memberikan layanan hingga ke pelosok. Pelayanan penyaluran kredit itu 60 persen untuk UMKM,” kata Sarti.
Mendengarnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro juga mengaku bangga dengan upaya tersebut karena mampu memperhatikan masyarakat kecil. Diakuinya, praktik rentenir dan pinjol ilegal sangat menyusahkan masyarakat, terlebih selama pandemi Covid-19.
“Kami mendukung pemberian kredit bagi masyarakat kecil itu dan kami berharap pihak manajemen tetap memperhatikan rasio NPL (Non-Performing Loans/ kredit macet) nya,” kata legislator dari Fraksi Gerindra itu.
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Agung Budi Margono juga mengaku apresiatif dengan kinerja BPR BKK Wonogiri selama ini. Ia tetap berharap upaya untuk menghindari pinjol itu terus dilakukan, mengingat praktiknya sudah merambah masyarakat desa.
“Saya harapkan langkahnya dapat dilanjutkan karena sekarang sudah merebak hingga ke pedesaan,” kata Politikus PKS itu.
Senada, Anggota Komisi C Sumarji juga meminta BPR BKK Wonogiri untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahkan, jika diperlukan, pihak BPR BKK dapat mengikuti setiap pertemuan yang digelar RT/RW ataupun pertemuan desa untuk memberikan pemahaman bahwa pinjol ilegal sangat menyesatkan.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa pinjol ilegal itu sangat sesat dan sudah sampai ke desa. Terlebih, suku bunga yang dtawarkan sangat merusak perbankan. Silahkan diberi pemahaman masyarakat agar tidak terjerat pinjol ilegal,” saran Politikus PDI Perjuangan itu.
Sebagai informasi, data kinerja keuangan BPR BKK Wonogiri menyebutkan, jumlah aset pada 2020 sekitar Rp 524,28 miliar, pada 2021 sebesar Rp 565,63 miliar, dan pada Januari 2022 tercapai Rp 558,17 miliar. Dana Masyarakat pada 2020 sebesar Rp 429,42 miliar, pada 2021 sebesar Rp 479,04 miliar, dan pada Januari tercapai Rp 477,08 miliar.
Untuk Dana Kredit yang diberikan, pada 2020 tercapai Rp 427,72 miliar, pada 2021 Rp 468,76 miliar, dan pada Januari 2022 Rp 472,82 miliar. Laba pada 2020 tercapai Rp 10,04 miliar, pada 2021 Rp 12,35 miliar, dan pada Januari 2022 Rp 1,22 miliar. Untuk rasio NPL, pada Desember 2020 sebesar 5,09%, pada Desember 2021 sebesar 4,74%, dan pada Januari 2022 sebesar 5,04%. (ariel/priyanto)
