UPPD Salatiga Perlu Formula Guna Kejar Target Pendapatan

Tanggal -
C4

BAHAS PENDAPATAN : Jajaran Komisi C bersama UPPD Kota Salatiga membahas pendapatan.(foto: choirul amin)

SALATIGA – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Salatiga untuk lebih meningkatkan pendapatannya. Perlu ada langkah konkret untuk menuju peningkatan, serta kinerja UPPD perlu formula-formula khusus untuk proses pelayanan terhadap masyarakat, sehingga bisa lebih maksimal.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro ketika berdiskusi dengan Dewi Retnani Kepala UPPD Kota Salatiga dan jajarannya, Kamis (24/2/2022), di ruang pertemuan. Ia juga mengimbau agar semua UPPD di Jateng memiliki semangat yang sama agar wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya.

“Perlu memang formula khusus, bagaimana upaya-upaya UPPD itu sendiri untuk memaksimalkan potensi yang ada. Sehingga dapat memenuhi target yang selama ini direncanakan,” kata Sriyanto.

Sementara, anggota Komisi C Riyono mengimbau di era digital ini pihak UPPD bisa memberikan pelayanan ataupun informasi melalui media sosial. Karena di saat pandemi seperti ini, meskipun pelayanan dibatasi, namun masyarakat juga harus diberikan informasi secara reguler terkait pelayanan dan lainnya.

Menanggapinya, Dewi Retnani mengakui pada 2022 ini terjadi penurunan dari target. Namun, pihaknya telah menyiapkan langkah lain untuk mengupayakan penanganan piutang pajak kendaraan bermotor dengan door to door ke rumah warga yang memiliki kendaraan berpelat kuning dan merah.

“Sampai saat ini, langkah kami dalam upaya penanganan piutang pajak baik plat kuning dan merah dengan melakukan door to door Pak. Ada sekitar 274 wajib pajak, 17 sudah memenuhi kewajibannya. Mengenai informasi melalui media sosial, kami masih terkendala dengan personil, jadi masih terbatas. Kedepan kami mohon untuk dapat ditambah personil yang berkompeten, sehingga kinerja kami bisa lebih efektif dan efisien,” kata Dewi.

Data UPPD Kota Salatiga mencatat, target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 2020 sebesar Rp 56,7 miliar terealisasi Rp 57,6 miliar atau 101,66% dan target pada 2021 sebesar Rp 66,3 miliar terealisasi Rp 56,75 miliar atau 85,59%. Sedangkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), target penerimaan pada 2020 sebesar Rp 28 miliar terealisasi Rp 26,1 miliar atau 93,01% dan target pada 2021 sebesar Rp 28 miliar terealisasi Rp 26,1 miliar atau 93,07%.

Dengan informasi yang didapat dari UPPD Kota Salatiga, Komisi C berharap ke depan adanya rakor anggaran untuk membahas potensi dan target, sehingga pembayaran piutang pajak kendaraan bisa meningkat serta rakor dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk pembahasan persoalan personel di UPPD itu sendiri.(amin/priyanto)

Dilihat: 30

Berita Terkait

  • Inovasi untuk Optimalisasi Pelayanan Publik

    KLATEN – Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus mendorong adanya peningkatan dalam hal pelayanan publik. Untuk itu, Komisi A meninjau beberapa dinas teknis yang menyelenggarakan pelayanan publik, salah satunya ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Klaten, Rabu (25/2/2026).

  • Bagus, Perkembangan SMAN 2 Purwokerto

    PURWOKERTO – Setelah selesai memantau perkembangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) terkait zonasi, Komisi E DPRD Jateng kembali memonitoring mengenai peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) yang kali ini dilakukan di SMA Negeri 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas, Selasa (6/8/2019). Saat berdialog dengan Kepala Sekolah SMA 2 Purwokerto Tugiono bersama jajarannya, Anggota Komisi E Jamaludin mengatakan sarpras yang ada di sekolah itu harus diimbangi dengan indeks peningkatan akademis dan non akademis siswa.

  • Dewan Dukung Geliat Parekraf di Masa New Normal

    GUBERNURAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono menghadiri acara ‘Dukungan untuk Pekerja Parekraf Terdampak Covid-19 di Provinsi Jateng’ di Ruang Rapat Gubernur, Lantai 2 Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang, Selasa (7/7/2020). Dalam sambutan pembukaan, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Rizki Handayani mengatakan sejak Maret 2020 sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mulai lesu hingga April sudah tidak sudah ada lagi kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

  • Kredit Macet di BPR BKK Demak Masih Tinggi

    DEMAK – Angka Non-Performing Loans (NPL atau kredit macet) tinggi menjadi perhatian Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat meninjau perkembangan BPR BKK Perseroda Demak, Selasa (7/3/2023). Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa angka NPL di BPR BKK Demak mencapai 11,24%, dimana rasio NPL ideal lembaga keuangan adalah dibawah 5%.

  • Komisi D Dukung Percepatan Pembangunan Jembatan Ganepo

    SRAGEN – DPRD Provinsi Jawa Tengah mendukung percepatan proyek penggantian jembatan Ganepo atau Ganefo ruas Galeh-Ngrampal, Kabupaten Sragen yang sempat terhenti tahun lalu. Proyek tersebut sempat terhenti karena adanya pemotongan anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.