Kerja Sama Jadi Modal Pengendalian Covid-19 Varian Omicron

Tanggal -
1 covid1

JADI PEMBICARA : Ketua DPRD Bambang Kusriyanto jadi narasumber bersama Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening dan Dinkes setempat.(foto: faiz fuadi)

UNGARAN – Kerja sama semua pihak baik masyarakat bersama pemerintah menjadi modal dalam pencegahan, pengendalian lonjakan Covid-19 varian Omicron. Semua wajib sadar dan menyadari akan pentingnya penerapan protokol kesehatan terutama untuk 5 M baik di mana pun maupun kapan pun. Pemerintah juga tidak lengah untuk terus melakukan 3T (tracing, testing, treatment).

Hal ini mengemuka dalam sosialisasi antisipasi virus Omicron oleh Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto bertempat di ruang pertemuan Hotel the Wujil Resort & Conventions Jalan Soekarno Hatta, Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, baru-baru ini.

Dalam acara yang dimoderatori Ricky Fitriyanto turut menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening dan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dr Endah Indriyati Wuryaningrum.

Bondan mengatakan, DPRD menyetujui anggaran Rp 30 miliar untuk pencegahan, pengendalian, lonjakan covid 19 Varian Omicron serta pengendalian ekonomi dampak pandemi.

“Masyarakat, pemerintah dan semua kalagan untuk memiliki kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan sehingga tidak ada pembatasan lagi,” ucapnya.

Sementara, Endah mengatakan, pada awal 2022 ini di Kabupaten Semarang sudah ditemukannya virus Omicron. Sebagai langkah antisipasi, lanjutnya, Dinas Kesehatan bekerja keras dengan melakukan percepatan vaksinasi booster dan anak. Sejumlah puskesmas maupun rumah sakit rujukan sudah diminta mempersiapkan ruang isolasi, ICU, termasuk APD, obat-obatan dan oksigen.

Di lapangan, Dinas Kesehatan turut menyosialisasikan soal protokol kesehatan melalui medsos maupun berkeliling mengajak masyarakat agar tetap taat protokol kesehatan.(cahya/priyanto)

Dilihat: 42

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.