MUSRENBANG 2022: Fokus Peningkatan Pelayanan Publik

Screenshot 20220131

BAHAS PEMBANGUNAN. Pimwan bersama gubernur dalam acara ‘Pembukaan Masa Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2022 & Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023,’ di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang, Senin (31/01/2022). (foto setyo herlambang)

GUBERNURAN – Pemprov Jateng mengawali kerja awal tahun lewat rapat kerja antara eksekutif, legislatif, dinas terkait bersama pemkab/ pemkot dalam acara ‘Pembukaan Masa Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2022 & Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jateng 2023.’ Acara itu digelar secara virtual di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang, Senin (31/01/2022).

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman dan Ferry Wawan Cahyono. Kedua Pimpinan DPRD (Pimwan) itu juga didampingi Ketua Komisi A Muhammad Saleh, Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni, Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro, Ketua Komisi D Alwin Basri, dan Ketua Komisi E Abdul Hamid.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan musrenbang merupakan tempat mencurahkan ide, gagasan, dan solusi dalam pembangunan secara menyeluruh. Selain itu, fokus peningkatan pelayanan publik menjadi fokus utama, mengingat kinerja lembaga pemerintah disorot kalangan masyarakat secara luas. 

“Musrenbang adalah tempat dimana semua gagasan pembangunan ditampung. Dan, disana pula lah kebijakan peningkatan kualitas pembangunan dalam berbagai sektor diarahkan secara terperinci. Sedangkan, pembukaan kanal aduan sebagai bentuk pelayanan masyarakat terbuka luas untuk merespon berbagai aduan juga keluhan agar berbagai masalah bisa segera teratasi,” terang gubernur.

Sementara, Sukirman mewakili Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto menilai, musrenbang selain sebagai sarana usulan, juga menyatukan visi dan misi membangun Jateng bisa pulih dari pandemi Covid. Adanya target yang tidak tercapai pada tahun lalu akan menjadi bahan evaluasi juga fokus pembenahan kinerja selama satu tahun ke depan. 

“Semua usulan, ide, dan gagasan pembangunan menjadi rangkaian musrenbang. Selain itu, musrenbang adalah tempat menyatukan visi dan misi pembangunan di semua sektor seperti bidang pertanian peternakan, perikanan dan peningkatan UMKM agar bisa kembali pulih. Pada tahun sebelumnya, banyak target yang tidak tercapai karena refocusing anggaran menghadapi covid dan pada tahun ini bisa kembali mengejar target yang tidak tercapai pada tahun lalu,” jelas Sukirman. (tyo/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.