Tata Kelola Manajemen BKK Jateng Perlu Dibenahi

Tanggal -
IMG

PERTEMUAN: Jajaran Komisi C melakukan pertemuan dengan manajemen PT BKK Jateng di Kantor Cabang Kota Surakarta.(foto: ganang faizol)

SURAKARTA – Komisi C DPRD Jateng mengundang direksi PT BKK Jateng bersama BKK Jateng Cabang Surakarta dan Cabang Sukoharjo, Kamis (11/11/2021), di Aula Kantor BKK Cabang Surakarta. Sekretaris Komisi C Henry Wicaksono selaku pimpinan rombongan disambut langsung Dirut BKK Jateng Kusnanto Bersama Kepala Cabang Surakarta Handoko dan Kepala Cabang Sukoharjo Suwarno.

Dalam pertemuan itu, masing-masing kepala cabang menyampaikan paparan mengenai perkembangan BKK di masing-masing cabang mulai dari kondisi operasional kantor, sistem pelayanan operasional, SDM sampai perkembangan asset termasuk penanganan kredit macet.

Salah satu anggota Komisi C Riyono menyoroti SDM di masing-masing kantor cabang terutama masihkah ada tamatan SMA. Disinggung pula soal peningkatan sistem manajerial sekaligus menghindari fraud atau kecurangan akutansi yang dilakukan seseorang atau kelompok.

Menanggapi hal tersebut Kusnanto mengakui secara SDM masih rendah. Hanya saja untuk mengejar ketertinggalan itu pihaknya terus melakukan peninngkatan kapasitas serta kapabilitas kerja. Di antaranya dengan melakukan pelatihan manajemen risiko, tata kelola keuangan.     

“Dalam dua tahun ini kami juga fokus untuk menanganai fraud bekerja sama dengan kejaksaan negeri setempat terutama untuk menarik kembali kredit macet,” jelas Kusnanto.

BKK Jateng memiliki visi To be Winner 2024 untuk tingkat Jateng dan pada 2025 harus berskala nasional. Karena itulah dilakukan pembenahan internal baik penanganan fraud dan memperbaiki kualitas SDM.

Di akhir kunjungan tersebut  Henry Wicaksono juga menyampaikan untuk mencapai visi BKK Jateng pada 2024 harus ada dukungan dan dorongan tidak saja  dating dari BKK Jateng tapi juga dari semua cabang sampai tingkat paling bawah untuk saling bekerja sama untuk mewujudkan visi tersebut.(ganang/priyanto)

Dilihat: 38

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.