Sarpras Panti Woro Wiloso Salatiga Diperhatikan

1 apansos

DUKUNG PENGEMBANGAN. Anggota Komisi C Mustholih bersama pengelola Panti Woro Wiloso ingin mengembangkan sarana dan prasarana panti.(FOTO: Sunu AP)

SALATIGA – Komisi C DPRD Jateng mendukung upaya Panti Pelayanan Sosial Anak (PPSA) Woro Wiloso Salatiga untuk melengkapi sarana dan prasarana (sarpras) panti supaya penghuni dalam hal ini anak-anak terlantar dan yatim piatu menjadi nyaman tinggal.

Demikian diungkapkan anggota Komisi C Mustholih saat memimpin kunjungan kerja komisi ke PPSA Woro Wiloso, Kamis (28/3/2019). Politikus Partai Amanat Nasional itu melihat panti belum memiliki ruang belajar untuk 160 anak asuh. Bahkan kamar mandi pun masih kurang. Terpenting pula, sampai sekarang ini belum memiliki pekerja sosial yang mengelola panti.

“Panti pun terkendala air bersih dari PDAM. Secara keseluruhan kinerjanya sudah lumayan bagus. Maka perlu kita dukung rencana pembangunan gedung untuk belajar dan makan juga kamar mandi serta pengadaan sumur artetis,” ujarnya.

Senada, anggota Komisi C Bambang Eko Purnomo yang akrab disapa BEP menambahkan, selain dukungan penganggaran, Komisi C akan menggalang dana corporate social responsibility (CSR) dari BUMD-BUMD milik Pemprov Jateng untuk membantu peningkatan sarana dan prasarana panti sosial itu.

“Kami dorong kepedulian mereka (BUMD) semakin besar ikut mengentaskan anak-anak terlantar ini. Ke depan mereka kami ajak ke panti-panti seperti Woro Wiloso, supaya tahu langsung dari lapangan dan bisa memberikan solusi nyata,” tegas politikus Partai Demokrat itu.

Menanggapi hal itu, Kepala PPSA Woro Wiloso Sudarno menyampaikan terima kasihnya kepada Komisi C DPRD Jateng atas antusias dan dukungannya. Dia berjanji segera mengirimkan proposalnya kepada Komisi C. (sunu/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.