Sekda Harus Mampu Bersinergi dan Harmonis dengan DPRD

IMG

IKUT PELATIHAN : Wakil Ketua DPRD Soekirman usai mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/jabatan Sekda Soemarno di Gradhika Bakti Praja.(foto: ervan ramayudha)

SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Sukirman berharap kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Soemarno untuk terus bersinergi dengan DPRD dalam sisi kebijakan maupun administrasi anggaran. Hal ini diungkapkannya usai mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat pimpinan tinggi madya Sekretaris Daerah Jawa Tengah di Grhadika Bhakti Praja, Jumat (8/10/2021).

“Sebagai tangan panjang gubernur, tentu kami berharap besar kepada Sekda Soemarno bahwa sinergisitas yang sekarang sudah terbangun antara pemerintah-DPRD bisa lebih harmonis lagi,” ucapnya.

Sebelumnya Gubernur Ganjar Pranowo melantik sekaligus mengambil sumpah/janji Soemarno yang diangkat sebagai Sekda Jateng. Dalam pelatikan itu turut diikuti Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, serta jajaran pimpinan Forkopimda. Soemarno sebelum dilantik terlebih dulu sebagai penjabat (Pj) Sekda sekaligus merangkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam sambutannya, Gubernur memberikan penekanan sejumlah hal kepada Sekda yang baru. Diungkapkannya, dengan telah melandainya kasus Covid-19 diperlukan konsolidasi semua jajaran OPD. Selain itu pula, lanjut gubernur, guna menindaklanjuti arahan Wakil Presiden dalam kunjungannya pada Kamis (7/10/2021), masalah kemiskinan di Jateng menjadi sorotan. Karena itulah Sekda Soemarno dituntut bisa memprioritaskan pengelolaan anggaran guna penurunan angka kemiskinan.

Lima daereah telah dijadikan prioritas untuk menurunkan angka kemiskinan, salah satunya Brebes. Faktor-faktor yang diperhatikan untuk menurunkan angka kemiskinan, lanjut Gubernur, seperti rumah tidak layak huni (RTLH), pengadaan air bersih, listrik murah, dan pendidikan.

“Jika sampai Desember nanti ada desa yang bisa menurunkan angka kemiskinan maka inilah akan dikloning dalam pembahasan APBD 2022. Jika kloning program ini berhasil maka kita akan dapat melaksanakan dengan cepat. Saya bersama Wagub juga berterima kasih kepada bapak ibu sekalian (pimpinan OPD) untuk membentuk satu tim dalam koridor pelayanan masyarakat dan menjaga integritas. Tentu saja di lain itu, kita juga harus menyiapkan regenerasi untuk tahun-tahun berikutnya dan rekan-rekan yang saat ini berada dibawahnya juga harus siap untuk mengisi kekosongan tersebut,” ucap gubernur.

Ia pun turut mengemukakan, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur tinggal dua tahun. Namun dalam perjalanan masa kerja ini keduanya sudah sepakat untuk tidak pernah mengurangi kecepatan atau intensitas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Jika diibaratkan dengan lari marathon semakin dekat dengan garis finish maka semakin cepat kami berlari untuk mencapai garis finis, walaupun kemarin marathon sempat istirahat karena pandemi yang menyebabkan situasinya menjadi tidak stabil dan beberapa kegiatan tidak dapat berjalan dengan lancar. Untuk dapat menghadapi kondisi seperti ini mari kita selalu untuk eling dan ngelingke dan senantiasa dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Vaksninasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja kita, jika hingga Desember kita dapat meningkatkan vaksinasi, maka per januari 2022 kita akan segara melompat, oleh sebab itu masing-masing dinas dan OPD untuk bersiap-siap untuk melakukan lompatan tersebut,” tegasnya.(ervan/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.