RAPAT PARIPURNA VIRTUAL: Pandangan Umum Fraksi & Penandatanganan KUPA-PPAS

Tanggal -
Screenshot 20210915

TANDATANGAN KUPA-PPAS. Pimwan bersama gubernur menandatangani nota kesepakatan KUPA-PPAS dalam rapat paripurna virtual, Rabu (15/9/2021). (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman membuka rapat paripurna yang digelar secara virtual. Agenda utama dalam rapat yakni pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan Perangkat Daerah.

“Dipersilahkan masing fraksi untuk menyampaikan atau menyerahkan laporannya,” kata Sukirman didampingi Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko dan Ferry Wawan Cahyono.

Setelah masing-masing fraksi menyerahkan laporannya, dilanjut agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemprov dan DPRD, Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2021. Penandatangan itu dilakukan oleh gubernur dan Pimpinan Dewan (Pimwan).

Usai penandatanganan, Sukirman menutup rapat paripurna dan kembali dilanjutkan pada Kamis (16/9/2021). (ariel/priyanto)

Dilihat: 71

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.