Komisi C Apresiasi BPR-BKK Karangmalang Peringkat I Nasional

WhatsApp Image 2021 09 09 at 08.22.46 (1)

GELAR PERTEMUAN : Jajaran Komisi C melakukan pertemuan dengan manajemen BPR-BKK Karangmalang, Sragen, Rabu (8/9/2021).(foto: choirul amin)

SRAGEN – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi terhadap kinerja BPR-BKK Karangmalang karena mendapatkan prestasi tingkat nasional. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi C Agung Budi Margono saat melakukan penguatan data di Sragen, Rabu (8/9/2021).

β€œDari sekian banyak BUMD, kami sangat mengapresiasi BPR Karangmalang karena mendapat peringkat I BPR Terbaik Naisonal. Saya rasa ini sangat bagus, dan bisa menjadi percontohan BUMD yang lain,” ungkap politikus PKS itu.

Dengan beberapa penghargaan yang diterima, lanjut dia, diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja. Terpenting adalah keberpihakan lembaga perbankan untuk masyarakat kecil terutama usaha-usaha mikro menengah ke bawah.

“Sejatinya BPR-BKK bertujuan untuk mengoptimalkan pinjaman kepada masyarakat kecil,” sambungnya.

Sementara itu, dalam paparannya, Direktur Pemasaran BPR-BKK Karangmalang Sriyadi mengungkapkan, pihaknya berterima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam capaian selama ini.

“Kami bisa meraih peringkat I BPR Terbaik Nasional dari Infobank Award katergori aset di atas Rp 500 triliun, serta masuk dalam 100 BPR Top bintang empat sekaligus pemenang utama Top BUMD Award,” ungkap Sriyadi.

Tidak hanya berhenti disitu saja, Sriyadi menambahkan, untuk rencana pengembangan ke depan akan membuka kantor cabang baru di Kota Solo, bahkan tengah merambah marketing digital dengan pengembangan layanan m-banking. Bahkan bila tidak terbentur pandemi, pengembangan usaha itu akan kami wujudkan pada awal tahun depan.

Dalam paparannya. dia memperinci kondisi keuangan lembaga perbankannya. Untuk setoran deviden, dari 2017 sebesar Rp 7,91 miliar, setahun berikutnya (2018) naik menjadi Rp 8,41 miliar, (2019) Rp 10,19 miliar serta 2020 mencapai Rp 11,09 miliar. Sementara dilihat dari rasio keuangan, tergolong sehat mengingat nilai non performing loan (NPL) atau kredit macet cukup rendah. Tercatat dari 5 (lima) tahun ke belakang, 2017 (2,49), 2018 (2,46), 2019 (2,84), 2020 (3,41) dan hingga Juli 2021 sebesar 3,99. Sedangkan rata-rata pertumbuhan laba hingga 10,65% terhitung sampai akhir Juli 2020.

Hal yang sama juga diungkapkan Nurul Hidayah, anggota Komisi C lainnya. Dilihat dari indikator keuangan, pertumbuhannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, pun saat paparan tadi juga cukup detail dan runtut. Komisi C sendiri berharap kedepan mungkin bisa diberikan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada BUMD yang tergolong berprestasi. Hal tersebut dimaksudkan agar BUMD yang kurang bagus atau yang sudah bagus untuk bisa lebih meningkatkan kinerja.(amin/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA β€” Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.Β Β 

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG β€” Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.