Diskusikan Kualitas Pelayanan BUMD Non Perbankan bersama BBWS Serayu Opak

Tanggal -
IMG 20210827 WA0046

SERAH PLAKAT. Bambang Haryanto saat menyerahkan plakat kepada Pramono di Kantor BBWS Serayu Opak Kabupaten Sleman Provinsi DIY, Jumat (27/8/2021). (foto soni dinata)

SLEMAN – Komisi C DPRD Provinsi menyambangi Kantor BBWS Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) di Kabupaten Sleman Provinsi DIY, Jumat (27/08/2021). Disana, Dewan berdiskusi soal peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan BUMD Non Perbankan. 

Salah satu BUMD Non Perbankan yang dimiliki Pemprov Jateng itu adalah Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama. Dalam diskusi tersebut juga dibahas mengenai peningkatan kinerja dan pengembangan usaha PDAB sekaligus menjajaki sinergi dengan BBWS Serayu Opak.

Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Operasi & Pemeliharaan (OP) BBWS Serayu Opak Pramono menyambut hangat kedatangan rombongan dari Komisi C itu. Ia menyampaikan, melalui kegiatan diskusi, pihaknya berharap dapat berbagi ilmu dan pengalaman di tim sehingga nantinya bermanfaat untuk meningkatkan, baik kapasitas maupun kinerja. 

“Terutama dapat saling melengkapi karena BBWS Serayu Opak selama ini banyak menangani kegiatan di wilayah Jateng bagian selatan,” ujarnya.

Secara umum, lanjut dia, BBWS Serayu Opak di bidang OP meliputi pemeliharaan air dan prasarana SDA yang meliputi kegiatan pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat SDA. Bidang OP juga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rekomendasi teknis (rekomtek), penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan SDA dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana.

Mendengar hal itu, Bambang Haryanto selaku Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng turut menyampaikan rasa terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk dapat berdiskusi. “Kami ingin bertukar informasi sekaligus belajar terkait hal apa saja yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan di BBWS Serayu Opak, serta mengembangkan cakrawala maupun menambah wawasan baru sekaligus mempererat tali silaturahmi,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Sementara, Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro memberikan apresiasi kepada BBWS Serayu Opak. Karena, sampai saat ini bisa bekerjasama dengan Pemprov Jateng.

“Saya menilai saat ini BBWS Serayu Opak sangatlah berkomitmen memberikan pelayanan pengaturan, penerapan, dan pelaksanaan pembangunan dari hulu sampai hilir, terutama untuk sistem irigasi dan pengelolaan SDA nya. Sehingga, kami berkeyakinan penuh, apabila ada rekomendasi teknis yang muncul dari teman-teman BBWS Serayu Opak, maka dengan senang hati kami akan mensuport selama itu masih masuk dalam teritorial Jateng,” ujar legislator dari Fraksi Gerindra itu. (soni/ariel)

Dilihat: 74

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.