Partisipasi Dikuatkan, Hindari Penguasaan Pemburu Rente

WhatsApp Image 2021 03 13 at 09.00.50 (1)

DIALOG KEBANGSAAN : Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir hadir dalam dialog kebangsaan di Surakarta.(foto: erpan ramayudha)

SURAKARTA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Quatly Abdulkadir tidak ingin negara diurus oleh para pemburu rente atau keuntungan. Supaya hal itu tidak terjadi maka peran partisipasi masyarakat harus dikuatkan melalui kelembagaan atau organisasi maupun partai politik yang dimiliki negara.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam dialog bertema “Penguatan dan Pengembangan Ideologi Pancasila dan Merawat Kebinekaan Menjaga NKRI” di Gedung Teaching Factory SMKN 4 Surakarta, Sabtu (13/3/2021).

“Sistem demokrasi kita berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat (melalui perwakilan) dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itulah apabila rakyat tidak mau mengurus negara, maka negara akan diurus oleh para pemburu keuntungan. Sebagai penerus bangsa, masyarakat harus turut berpartisipasi,” kata legislator PKS itu bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil VII pada saat menjadi narasumber. Acara tersebut diikuti sejumlah element masyarakat dan tokoh agama.

Sementara Kasubbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng Widi Nugroho mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk menyemai nilai-nilai Pancasila supaya dapat menjadi fondasi dan pokok bagi tegaknya NKRI. Sekaligus secara kodrati dari berbagai ciri kebinekaan, paham soal nilai kebangsaan, partisipasi politik, paham dalam berkehidupan social.

Untuk itu, ia berharap masyarakat bisa mengikuti dengan baik. Tujuannya, masyarakat bisa menyampaikan partisipasi politiknya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan serta dapat bersama-sama menjaga keutuhan NKRI.(erpan/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA β€” Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.Β Β 

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG β€” Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.