DPRD Rembang & Pemalang Bertamu ke Gedung Berlian

Tanggal -
1 atamu2

TERIMA TAMU : Kasubbag Protokol Bagian Humas Yohan Fitriadi menerima kunjungan DPRD Kabupaten Rembang dan DPRD Kabupaten Pemalang.(foto: ariel novriadi)

GEDUNG BERLIAN – Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng menerima kunjungan DPRD Kabupaten Rembang dan DPRD Kabupaten Pemalang yang membidangi infrastruktur, Rabu (17/2/2021), di Ruang Banggar Lantai 4 Gedung Berlian.

Saat berdiskusi, Mursid selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Rembang menanyakan perihal membedah/strategi tata kelola Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 dan persoalan infrastruktur milik pemprov di Kabupaten Rembang.

Menanggapi hal itu, Kasubbag Protokol Bagian Humas Setwan Provinsi Jateng Yohan Fitriadi menyampaikan pihaknya akan menampung dan meneruskan hal tersebut kepada Komisi D. Ia juga mengakui saat ini DPRD Provinsi Jateng belum menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD Jateng 2020, disamping itu curah hujan yang tinggi di Jawa Tengah akhir-akhir ini mengakibatkan banjir dan longsor.

Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD, sampai saat ini DPRD Provinsi Jawa Tengah belum menerima, kemudian terkait masukan-masukan bidang infrastruktur baik di Rembang maupun Pemalang akan disampaikan kepada Komisi D.

Kemudian, Fahmi Hakim selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang menyampaikan soal pengelolaan aset milik pemprov yang berada di Kabupaten Pemalang, saat ini digunakan sebagai Kantor Kecamatan Ampel Gading, telah mengalami beberapa kerusakan.

“Selain soal aset pemprov, permohonan bantuan untuk perkuatan fisik di sepanjang aliran Sungai Comal dan Bendungan Sokawati yang berada di Kecamatan Ampel Gading,” kata Fahmi.

Menanggapi soal sektor infrastruktur di Kabupaten Pemalang itu, Tim Ahli Komisi D Andiyono memaparkan beberapa data dan informasi dari Komisi D. Salah satunya mengenai kegiatan Komisi D bersama SKPD terkait meninjau kondisi jembatan-jembatan penghubung dan Jalan Provinsi yang mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi di Jawa Tengah.

“Kami akan meneruskan hal itu ke Ketua komisi, harapannya kita bersama Pemprov dan Pemda bisa saling sinergi, sehingga pada tahun mendatang banjir yang melanda akibat luapan Sungai Comal bisa teratasi,” kata Andiyono.(atson/ariel)

Dilihat: 55

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.