Nur Saadah

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam

  • HUT 81 Jateng: Satukan Energi Positif Bangun Jateng

    BOYOLALI – Puncak HUT Ke 81 Provinsi Jateng berlangsung sederhana dan khidmat di Alun-alun Kidul Boyolali, Rabu (19/8/2026). Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh bersama Ketua Komisi B Sri Hartini, Ketua Komisi D Nur Sa’adah, dan mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo turut hadir dalam upacara HUT Jateng

  • Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jateng Perlu Regulasi Lebih Tegas

    SUKOHARJO – Tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya beban angkutan logistik, dan kebutuhan menjaga kualitas ribuan kilometer jalan provinsi menjadi alasan Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan jalan. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan jalan lebih terarah, berkelanjutan, sekaligus memperjelas kewenangan antarinstansi

  • DIALOG PARLEMEN: Berkolaborasi Menyukseskan 1.000 Desa Wisata di Jateng

    UNGARAN – DPRD Provinsi Jateng mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pengembangan desa wisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Komitmen itu mengemuka dalam Dialog Parlemen bertema ‘Berkolaborasi Menyukseskan 1.000 Desa Wisata di Jateng’ yang digelar di Pinusia Park, Kalianyar, Kalirejo, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (29/7/2026)

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Ditindaklanjuti, LHP BPK pada Proyek Parakan–Patean

    TEMANGGUNG – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidaksesuaian spesifikasi pada pekerjaan preservasi ruas jalan Parakan–Patean, Batas Temanggung. Kegiatan pengawasan itu dipimpin Ketua Komisi D, Nur Saadah, didampingi Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jateng Temmy Purboyono dan Kabid Evaluasi Inspektorat Provinsi Jateng Indraswari Kusumaningrum

  • Antisipasi Kekeringan, Fungsi Embung Harus Dioptimalkan

    Nur Saadah. (foto teguh prasetyo) PEKALONGAN — Puncak musim kemarau yang diprediksi mulai menyapa Jateng pada Juni 2026. Menyikapi kondisi itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah meminta pemprov untuk segera mengambil langkah taktis dengan mengoptimalkan fungsi embung…

  • Pentingnya Kualitas Jalan Provinsi

    BATANG – Guna mendapatkan data dan informasi untuk penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draft Raperda tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi, Komisi D DPRD Provinsi Jateng meninjau 2 ruas jalan milik provinsi. Pertama di ruas Jalan Wonotunggal-Surjo di Kabupaten Batang dan kedua di ruas Jalan Wiradesa-Kajen Kabupaten Pekalongan, Jumat (12/6/2026).

  • Di TPA Supit Urang Malang, Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary Landfill Sangat Optimal

    MALANG – Upaya mencari solusi penanganan persoalan sampah mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang milik Pemerintah Kota Malang, Jumat (5/6/2026). Disana, Komisi D ingin memperoleh informasi sekaligus mempelajari sistem pengelolaan sampah yang dinilai berhasil menjadikan Kota Malang tetap bersih dan mampu mengurangi ketergantungan pada praktik pembuangan terbuka.