SOSIALISASI NON-PERDA: Tekan Kemiskinan melalui Hibah & Bansos

Screenshot 20220428

BANSOS HIBAH. Sukirman Dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ di Kabupaten Pemalang, Kamis (28/4/2022), di Kecamatan Mulyoharjo, dihadiri Tokoh Masyarakat Iskandar Ali Syahbana dan KH. Misbahudin selaku pemuka agama. (foto choirul amin)

PEMALANG – Dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ di Kabupaten Pemalang, Kamis (28/4/2022), dibahas mengenai masih tingginya kemiskinan di beberapa daerah. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju kemiskinan itu yakni menyalurkan hibah dan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman dihadapan peserta sosialisasi di Kecamatan Mulyoharjo. Acara itu juga dihadiri Tokoh Masyarakat Iskandar Ali Syahbana dan KH. Misbahudin selaku pemuka agama.

“Dengan bantuan tersebut, kita mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak semakin tinggi, meskipun juga dipengaruhi tingkat pengangguran yang cukup tinggi,” kata Sukirman.  

Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan mengenai tata cara bansos dan hibah sesuai dengan ketentuan Perundangan. “Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkannya harus mengikuti teknis pengajuan hibah dan bansos. Dengan begitu, setiap permohonan yang diajukan telah melalui tahapan sesuai aturan berlaku,” tegas Politikus PKB itu.

Dikatakannya, pemahaman itu sangatlah penting karena sampai sekarang masih ada beberapa yang belum sesuai prosedur. Karena, setiap proposal pengajuan akan diseleksi lebih lanjut sehingga prosesnya harus sesuai supaya tidak terjadi kendala di kemudian hari.

“Mungkin, bagi masyarakat awam, prosesnya sedikit rumit. Namun, hal itu demi kepentingan semua unsur masyarakat. Misalkan dari Madrasah-madrasah atau kelompok masyarakat yang akan mengajukan hibah atau bansos harus menyesuaikan aturannya,” imbuhnya.

Ia mengatakan bantuan itu nantinya dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Dengan begitu, sedikit demi sedikit lingkungan di sekitar bisa lebih baik sehingga perekonomian bisa terus berlangsung.

“Dengan adanya hibah dan bansos itu, harapan kita salah satunya bisa menekan kemiskinan di Jateng. Misalkan dalam bentuk pembangunan fisik (jalan), jadi perekonomian bisa lebih terdongkrak. Kemudian di lingkungan pendidikan juga bisa menambah kualitas maupun hal lainnya di Madrasah untuk operasional dan lain sebagainya,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya bansos dan hibah tersebut, masyarakat langsung mendapatkan efek positif dalam program pemerintah. Sehingga, angka kemiskinan bisa terus ditekan dengan pertumbuhan perekonomian di sekitar lingkungan kita.

“Hibah dan bansos itu bisa digunakan masyarakat untuk gotong royong bersama pemerintah membangun daerahnya. Dengan begitu, laju kemiskinan bisa kita tekan dengan kelancaran proses perekonomian yang dipraktekkan di masyarakat itu sendiri,” tutupnya. (amin/ariel)

Berita Terkait

  • Kompetensi Siswa Kejuruan Jadi Prioritas

    KENDAL – Kompetensi siswa kejuruan hendaknya lebih ditingkatkan. Siswa sekolah vokasi dituntut memiliki keahlian dibandingkan siswa sekolah umum. Penegasan itu disampaikan anggota Komisi E Muh Zen saat memimpin rombongan DPRD Jateng mengunjungi SMK Negeri 3 di Boja, Kendal, Selasa (23/7/2019).

  • METRA : ‘Brotoyudo Joyo Binangun’ Semarakkan Sosialisasi Media Tradisional

    KLATEN – Anggota Komisi D DPRD Jateng Bayu Kusuma hadir sebagai narasumber dalam acara Sosialisasi Kebijakan melalui Media Tradisional, baru-baru ini. Acara yang diselenggarakan di Desa Somopuro ini juga diramaikan dengan pagelaran wayang kulit oleh Dalang Ki Arif. Dalang yang berasal dari dari Trucuk, Klaten ini membawakan judul Borotoyudo Joyo Binangun dengan disaksikan oleh ratusan penonton dari masyarakat sekitar.

  • Stock Opname Cadangan Pangan Masih Tersedia

    TINJAU GUDANG : Komisi B DPRD Jateng meninjau gudang cadangan pangan Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.(foto: azhar alhadi) MUNGKID  – Salah satu upaya dalam menjamin kedaulatan pangan adalah tersedianya gudang yang menjadi stok utama bisa menjadi cadangan utama dalam…

  • Komisi B Ingin Majukan Sistem Pertanian di Jateng

    JAKARTA – Guna mempercepat penyelesaian Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng berkonsultasi ke Ditjen Otda Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/8/2024). Disana, Komisi B berdiskusi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah (Dit. PHD).