PRIME TOPIC: Sambut Ramadan, Stok & Harga Sembako Perlu Dipantau

01 PrimeTopic

BAHAS SEMBAKO. Sri Marnyuni saat menjadi pembicara utama dalam ‘Dialog bersama Parlemen-Prime Topic’ dengan tema ‘Bagaimana Ketersediaan & Keterjangkauan Harga Sembako’ di Hotel Best Western Surakarta, Rabu (7/4/2021). (foto cahyo dwi prabowo)

SURAKARTA – Menjelang Ramadan, DPRD Provinsi Jateng mendorong asosiasi produksi pangan, pedagang dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga harga komoditas kebutuhan agar tidak melonjak. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sri Marnyuni, saat menjadi pembicara utama dalam ‘Dialog bersama Parlemen-Prime Topic’ dengan tema ‘Bagaimana Ketersediaan & Keterjangkauan Harga Sembako’ di Kota Surakarta, Rabu (7/4/2021).

“Menjelang puasa, masyarakat sepertinya cukup tenang karena ketersediaan sembako lebih dari cukup. Untuk beras saja, saya rasa lebih dari cukup, baik makanan pokok maupun lauk pauk,” ucap Legislator PAN itu.

Diakuinya, beberapa harga pokok mulai merangkak naik di tengah daya beli masyarakat yang meningkat. Jika persediaan tetap, maka harga akan naik. Oleh karena itu, diperlukan cara dari pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar ketersediaannya tetap ada dan harga yang terjangkau.

Selain itu, dibutuhkan pula teknologi guna melancarkan kerjasama antardaerah atau kabupaten/ kota, terkait informasi-informasi ketersediaan barang. Tidak lupa pemerintah harus memperkuat adanya 4 pilar yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Jika keempat hal tersebut terpenuhi, maka akan ada dampak baik menjelang Ramadan dan selalu berdiskusi dengan OPD terkait guna memantau setiap pergerakan pasar di Jateng ini. Pemerintah juga akan selalu menerapkan kebijakan dengan mendorong dinas perdagangan yakni jauh-jauh hari sudah menghitung dan mengantisipasi, menganalisis, dan mengendalikan sampai pada mengeksekusi di pasar agar harga bisa diprediksi,” sarannya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan (Dinperindag) Provinsi Jateng Arif Sambodo mengatakan bahwa gerakan harga hingga Maret masih stabil. Kenaikan inflasi sebesar 0,08% juga masih sangat terkendali. Dikatakan, adanya inflasi makan akan menunjukan pergerakan ekonomi yakni permintaan barang pokok belum terlalu tinggi.

“Kondisi cuaca saat ini tidak seperti kemarin. Pada tahun kemarin, cuaca kurang bagus, kekeringan cukup tinggi, dan beberapa ada stok yang gagal panen. Namun, dibanding pada tahun ini, sekarang cuaca bagus dan membuat pangan tersedia secara stabil dan/ atau tanaman-tanaman pokok bagus untuk dipanen,” jelas Arif.

Dijelaskannya, pihaknya membentuk Satgas Pangan guna melakukan pantauan di setiap pasar untuk dilaporkan setiap harinya. Laporan itu mampu menjadi acuan dan pengawasan yang efektif guna mencegah kenaikan harga sembako yang dikhawatirkan tidak terjangkau bagi masyarakat.

“Setiap hari kami koordinasi. Di kabupaten maupun Kota, ketika ada pergerakan harga yang tidak terkendali, maka akan ada perbaikan yang cepat. Melakukan koordinasi Satgas Pangan di rasa efektif sekali untuk (memantau) harga yang bisa dijangkau masyarakat,” ucapnya

Menambahkan, pembicara lainnya dari kalangan akademis yakni Profesor Anton Setyawan mengatakan siklus tahunan terdapat pola lokal dan nasional. Dari sisi pengusaha dan pedagang berharap, Ramadan akan terjadi kenaikan permintaan. Namun, terdapat catatan khusus dari 2020-2021 adanya fenomena penumpukan stok. Saat survei pasar tradisional, saat ini permintaannya masih menurun.

“Apa yg dilakukan pemerintah secara periodik, sangat membantu mengenai kondisi harga dan stok ketersediaan serta posisi barangnya dimana. (Semua) harus selalu dikoordinasikan,” jelas profesor.

Sebagai informasi, Dialog Prime Topic itu disiarkan langsung di 3 radio. Diantaranya Radio MNC Trijaya FM, Radio RDI Pandanaran, Radio PTPN Solo 99.60 FM, dan siaran tunda melalui iNewsTV Semarang. (tyas/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.