• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Kamis, 22 Januari 2026
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home BERITA

Penyelenggara Pilkada di Kebumen Harus Teliti soal DPT

17/01/2020
in BERITA, KOMISI A
Penyelenggara Pilkada di Kebumen Harus Teliti soal DPT

BICARA PILKADA. Komisi A DPRD Provinsi Jateng saat memantau kesiapan KPU Kabupaten Kebumen menghadapi Pilkada Serentak 2020, Jumat (17/1/2020).

KEBUMEN – Komisi A DPRD Provinsi Jateng memantau kesiapan KPU Kabupaten Kebumen saat menghadapi Pilkada Serentak 2020. Dalam pantauan itu,  Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Muhammad Saleh meminta agar persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap) harus diperhatikan serius.

“Jangan sampai ada pemilih siluman, orangnya sudah meninggal tapi masih terdaftar di DPT dan anehnya lagi dia nyoblos. Hal-hal itu yang nantinya akan jadi masalah setelah pilkada seperti gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Kami ingin pilkada ini jadi pemilu yang bersih dan jujur sehingga pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang berkualitas,” kata Politikus Partai Golkar itu.

Ia juga meminta KPU untuk memastikan kesiapan panitia dan tim pengawas agar Pilkada 2020 berhasil. Terlebih, kesiapan rekrutmen PPK dan PPS yang harus benar-benar netral.

Senada, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Sukirno menyoroti tentang partisipasi hak pilih masyarakat Kebumen yang masih berkisar 58%. Hal itu dirasa sangat riskan untuk dijadikan sasaran money politics sehingga diperlukan antisipasi oleh KPU agar money politics tidak terjadi.

“Persoalannya itu kenapa mereka tidak ikut nyoblos, apakah mereka berada diluar Kebumen apa memang ada di Kebumen tapi malas untuk nyoblos. Kalau memang malas, ini pasti ada penyebabnya. Sebaiknya, perlu ada sosialisasi terkait dengan cabup, mengingat saat ini pemilih milenial jumlahnya sudah banyak. Menurut saya orientasi mereka untuk memilih pemimpin adalah dari segi kualitas,” kata Legislator PDI Perjuangan itu.

Menanggapi hal itu, Koordinator Divisi Logistik dan Keuangan KPU Kabupaten Kebumen Yulianto mengatakan sosialisasi sudah dilakukan pada Oktober, November, dan Desember 2019. Tidak hanya di kecamatan saja, namun sosialisasi juga dilakukan di 10 SMA/SMK, aktivis muda, dan tokoh agama. Sedangkan pada 2020 ini, Yulianto mengatakan, sosialiasi masih di beberapa wilayah saja.

“Harapannya, proses sosialiasi di titik-titik yang tingkat partisipasinya rendah bisa kami lakukan sesegera mungkin. Itu yang saat ini menjadi konsentrasi kami,” kata Yulianto. (ayu/ariel)

Previous Post

Batang Perlu Miliki Konsep Penanganan Bencana Alam

Next Post

Wilayah Hutan Luas, LMDH Blora Dimonitoring

Staf Admin

Staf Admin

Related Posts

Sumpah Jabatan, 14 Pejabat di Setwan Jateng
BERITA

Sumpah Jabatan, 14 Pejabat di Setwan Jateng

15/01/2026
Diapresiasi, Pelatihan Kerja Informal di Desa-desa Miskin Sragen 
BERITA

Diapresiasi, Pelatihan Kerja Informal di Desa-desa Miskin Sragen 

15/01/2026
Dimonitor, Kinerja Bank Jateng Cabang Purwodadi & Demak
BERITA

Dimonitor, Kinerja Bank Jateng Cabang Purwodadi & Demak

14/01/2026
Jamkrida Perlu Sasar Sektor Pangan
BERITA

Jamkrida Perlu Sasar Sektor Pangan

12/01/2026
Penguatan Draft Raperda Garis Sempadan
ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Penguatan Draft Raperda Garis Sempadan

12/01/2026
Konsultasi ke Ditjen Otda, Pemekaran Brebes & Banyumas
BERITA

Konsultasi ke Ditjen Otda, Pemekaran Brebes & Banyumas

12/01/2026
Next Post
Wilayah Hutan Luas, LMDH Blora Dimonitoring

Wilayah Hutan Luas, LMDH Blora Dimonitoring

DPRD Jakarta Belajar Sistem Aplikasi di Jateng

DPRD Jakarta Belajar Sistem Aplikasi di Jateng

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • New Home 2025
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Visi dan Misi

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah