BICARA PILKADA. Komisi A DPRD Provinsi Jateng saat memantau kesiapan KPU Kabupaten Kebumen menghadapi Pilkada Serentak 2020, Jumat (17/1/2020).
KEBUMEN – Komisi A DPRD Provinsi Jateng memantau kesiapan KPU Kabupaten Kebumen saat menghadapi Pilkada Serentak 2020. Dalam pantauan itu, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Muhammad Saleh meminta agar persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap) harus diperhatikan serius.
“Jangan sampai ada pemilih siluman, orangnya sudah meninggal tapi masih terdaftar di DPT dan anehnya lagi dia nyoblos. Hal-hal itu yang nantinya akan jadi masalah setelah pilkada seperti gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Kami ingin pilkada ini jadi pemilu yang bersih dan jujur sehingga pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang berkualitas,” kata Politikus Partai Golkar itu.
Ia juga meminta KPU untuk memastikan kesiapan panitia dan tim pengawas agar Pilkada 2020 berhasil. Terlebih, kesiapan rekrutmen PPK dan PPS yang harus benar-benar netral.
Senada, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Sukirno menyoroti tentang partisipasi hak pilih masyarakat Kebumen yang masih berkisar 58%. Hal itu dirasa sangat riskan untuk dijadikan sasaran money politics sehingga diperlukan antisipasi oleh KPU agar money politics tidak terjadi.
“Persoalannya itu kenapa mereka tidak ikut nyoblos, apakah mereka berada diluar Kebumen apa memang ada di Kebumen tapi malas untuk nyoblos. Kalau memang malas, ini pasti ada penyebabnya. Sebaiknya, perlu ada sosialisasi terkait dengan cabup, mengingat saat ini pemilih milenial jumlahnya sudah banyak. Menurut saya orientasi mereka untuk memilih pemimpin adalah dari segi kualitas,” kata Legislator PDI Perjuangan itu.

Menanggapi hal itu, Koordinator Divisi Logistik dan Keuangan KPU Kabupaten Kebumen Yulianto mengatakan sosialisasi sudah dilakukan pada Oktober, November, dan Desember 2019. Tidak hanya di kecamatan saja, namun sosialisasi juga dilakukan di 10 SMA/SMK, aktivis muda, dan tokoh agama. Sedangkan pada 2020 ini, Yulianto mengatakan, sosialiasi masih di beberapa wilayah saja.
“Harapannya, proses sosialiasi di titik-titik yang tingkat partisipasinya rendah bisa kami lakukan sesegera mungkin. Itu yang saat ini menjadi konsentrasi kami,” kata Yulianto. (ayu/ariel)