Pansus LKPj Diskusi soal Arah Pembangunan Wonogiri
SOAL PEMBANGUNAN. Pansus DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pembangunan bersama Pemkab Wonogiri, Kamis (23/4/2026). (foto faisol ganang)
WONOGIRI – Pansus LKPj Gubernur Provinsi Jateng TA 2025 bertandang ke Kantor Setda Kabupaten Wonogiri untuk pengumpulan data hingga proses pengolahan dan penyusunan LKPJ, Kamis (23/4/2026). Rombongan Dewan diterima oleh Asisten III Setda Kabupaten Wonogiri Heru Utomo.
Pada kesempatan itu, Heru Utomo memaparkan secara terperinci terkait arah pembangunan Kabupaten Wonogiri yang mengacu pada RPJMD 2025–2029 dengan visi ‘Wonogiri yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, & Berkelanjutan.’ Visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 misi utama yakni penguatan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan ketahanan sumber daya alam & lingkungan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan implementasi dari visi dan misi tersebut diwujudkan melalui berbagai program prioritas. Di antaranya pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan layanan pendidikan & kesehatan, penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi, dan penguatan sumber daya manusia berbasis riset & inovasi. Seluruh program tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, juga dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia mencapai 73,42, angka kemiskinan menurun menjadi 9,59%, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,67%, dan indeks reformasi birokrasi berada di angka 87,3. Selain itu, tingkat ketimpangan wilayah yang diukur melalui indeks Williamson juga relatif terkendali di angka 0,2407, yang menunjukkan pemerataan pembangunan yang semakin baik.
“Isi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 mencakup kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan pemerintahan, hingga tugas pembantuan. Secara umum, capaian pada 2025 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya, baik sisi ekonomi, sosial, maupun pemerataan pembangunan,” kata Heru kepada pansus.
Di akhir pertemuan, dijelaskan pula tahapan penyusunan LKPj yang dimulai dari rapat koordinasi, pengumpulan data melalui sistem digital dan dokumen fisik, hingga proses pengolahan dan penyusunan laporan. Rekomendasi dari LKPj sebelumnya menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan agar lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam menjalankan pembangunan. (ganang/red.)
