Komisi D Terus Kawal Peningkatan Rumah Layak Huni

1646127268551

LIHAT BANGUNAN : Jajaran Komisi D tengah melihat bangunan yang masuk program perbaikan RTLH di Kecamatan Undaan Lor, Kudus.(foto: teguh prasetyo)

KUDUS – Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan perbaikan sebanyak 11.417 rumah tak layak huni (RTLH). Fokus sasaran untuk menangani RTLH di 19 kabupaten yang masuk dalam kategori intervensi penanganan kemisikinan ekstrem (PKE).

Meski demikian daerah lain juga tak lepas dari penanggulangan kemiskinan. Guna memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, Komisi D DPRD jateng terus melaksanakan tinjauan lapangan mengawal program RTLH tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri di sela tinjauan RTLH di Kecamatan Undaan Lor, Kudus, Selasa (1/3/2022) menyampaikan, pantauan dilakukan guna memastikan peningkatan kualitas rumah layak huni, apakah sudah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan bagi penghuninya.

“Rumah tidak layak huni dari provinsi untuk kabupaten ini dianggarkan Rp 12 juta. Dengan perincian Rp 2 juta untuk tenaga dan Rp 10 juta untuk material bangunan. Ini kami ada di undaan Lor meninjau dua bangunan. Salah satu warga yang dapat RTLH ternyata juga mempunyai dana pendamping dari sumber yang lain, sehingga hasilnya bagus,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus mendorong program RTLH tersebut, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Sehingga program tersebut bisa menjadi sarana penurunan kemiskinan di Jawa Tengah.

“Kami akan kembangkan lagi di berbagai daerah yang seperti ini. Kurang lebih dapat tiga RTLH di Undaan ini, sedangkan untuk Kudus dapat sekitar 200 rumah,” sambungnya.(teguh/priyanto)

Berita Terkait

  • Tingkatkan Peran, Sekwan Koordinasikan Tenaga Ahli

    GEDUNG BERLIAN – Guna meningkatkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD Provinsi Jateng, Sekretaris DPRD (Sekwan) Urip Sihabudin menginginkan peran lebih dari Tenaga Ahli (TA) DPRD. Penegasan itu disampaikannya di ruang Rapat Banggar Lantai 4 didampingi Kasubbag Protokol Yohan Fitriadi dan Kasubbag Perundang-undangan Novi Herawati, Jumat (24/9/2021).

  • Free Hotspot Permudah Rutinitas Warga

    KAJEN – Selama kondisi pandemi Covid-19 ini, tidak sedikit warga di daerah yang mengeluhkan soal mahalnya biaya internet untuk menunjang pembelajaran ataupun pemasaran secara daring. Untuk itu, DPRD Provinsi Jateng menyerap aspirasi warga tersebut dengan menyediakan fasilitas internet gratis atau free hotspot di beberapa titik di daerah.

  • Hari OTDA XXV 2021, Momentum Kepala Daerah Tangani Pandemi

    GUBERNURAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono bersama Gubernur Ganjar Pranowo menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXV Tahun 2021, di Kantor Gubernur, Senin (26/4/2021). Dalam seperempat abad, peringatan Hari OTDA yang digelar secara virtual pada tahun ini mengangkat tema ‘Bangun Semangat Kerja & Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19 untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju.’

  • Digitalisasi & Keamanan Arsip Jadi Tuntutan Zaman

    JAKARTA – Pola pengarsipan data di semua lembaga pemerintah terutama dibawah Pemprov Jateng sudah terintegerasi. Digitalisasi arsip menjadi tuntutan zaman dengan tetap mengedepankan keamanan data. Sistem pengarsipan data sudah harus ditata sejak sekarang untuk memudahkan pencarian bila sewaktu-waktu ada pihak-pihak yang menginginkan data yang dimaksud.