DPRD Banyumas Diskusikan PTM di Gedung Berlian

Screenshot 20220209

SOAL PTM. Komisi E DPRD Provinsi Jateng dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas berdiskusi di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (9/2/2022), membicarakan soal PTM. (foto choirul amin)

GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menerima kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (9/2/2022). Saat berdiskusi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas Andik Pegiyanto ingin membahas persoalan pembelajaran tatap muka (PTM) sekarang ini.

“Kami bermaksud melaksanakan konsultasi terkait Kegiatan PTM saat ini, yang mencakup proses dan pelaksanaan teknis di provinsi,” kata Andik.

Menanggapinya, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Yudi Indras Wiendarto memaparkan secara teknis cakupan siswa yang diampu oleh Pemerintah Provinsi yaitu setingkat SLTA. Kemudian untuk proses kegiatan belajar mengajar, disesuai dengan kebijakan pemda masing-masing.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah untuk mempersiapkan dengan baik proses pelaksanaan PTM dalam segala aspek fasilitas. Termasuk gedung, peralatan, sudah sesuai prokes apa belum. Jadi biar ada evaluasi, SMA/SMK mana yang sudah siap melaksanakan PTM,” ungkap Politikus Partai Gerindra itu.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, lanjut Yudi, di Kabupaten Banyumas masuk Level 2. “Artinya, masih terbatas. Nah, tinggal kawan-kawan perlu lebih gencar lagi soal sosialisasi mengenai prokes (protokol kesehatan) dan percepat vaksinasi supaya tidak semakin banyak kasusnya,” katanya.

Senada, Anggota Komisi E lainnya Anton Lami Suhadi mengatakan bahwa kultur masyarakat Jateng sangat beragam. Dalam hal penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi, diperlukan strategi khusus agar pesan pemerintah bisa sampai ke masyarakat. 

“Terkait percepatan PTM, sudah jelas dengan yang disampaikan Pak Yudi tadi. Nah, sekarang bagaimana kita meyakinkan ke masyarakat dengan keberagaman kultur itu. Selain itu, kita juga harus gencar melakukan sosialisasi untuk selalu patuhi prokes,” kata Anton. (amin/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.