DPRD Banyumas Diskusikan PTM di Gedung Berlian

Tanggal -
Screenshot 20220209

SOAL PTM. Komisi E DPRD Provinsi Jateng dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas berdiskusi di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (9/2/2022), membicarakan soal PTM. (foto choirul amin)

GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menerima kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (9/2/2022). Saat berdiskusi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas Andik Pegiyanto ingin membahas persoalan pembelajaran tatap muka (PTM) sekarang ini.

“Kami bermaksud melaksanakan konsultasi terkait Kegiatan PTM saat ini, yang mencakup proses dan pelaksanaan teknis di provinsi,” kata Andik.

Menanggapinya, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Yudi Indras Wiendarto memaparkan secara teknis cakupan siswa yang diampu oleh Pemerintah Provinsi yaitu setingkat SLTA. Kemudian untuk proses kegiatan belajar mengajar, disesuai dengan kebijakan pemda masing-masing.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah untuk mempersiapkan dengan baik proses pelaksanaan PTM dalam segala aspek fasilitas. Termasuk gedung, peralatan, sudah sesuai prokes apa belum. Jadi biar ada evaluasi, SMA/SMK mana yang sudah siap melaksanakan PTM,” ungkap Politikus Partai Gerindra itu.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, lanjut Yudi, di Kabupaten Banyumas masuk Level 2. “Artinya, masih terbatas. Nah, tinggal kawan-kawan perlu lebih gencar lagi soal sosialisasi mengenai prokes (protokol kesehatan) dan percepat vaksinasi supaya tidak semakin banyak kasusnya,” katanya.

Senada, Anggota Komisi E lainnya Anton Lami Suhadi mengatakan bahwa kultur masyarakat Jateng sangat beragam. Dalam hal penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi, diperlukan strategi khusus agar pesan pemerintah bisa sampai ke masyarakat. 

“Terkait percepatan PTM, sudah jelas dengan yang disampaikan Pak Yudi tadi. Nah, sekarang bagaimana kita meyakinkan ke masyarakat dengan keberagaman kultur itu. Selain itu, kita juga harus gencar melakukan sosialisasi untuk selalu patuhi prokes,” kata Anton. (amin/ariel)

Dilihat: 40

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)