DPRD Banyumas Diskusikan PTM di Gedung Berlian

Screenshot 20220209

SOAL PTM. Komisi E DPRD Provinsi Jateng dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas berdiskusi di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (9/2/2022), membicarakan soal PTM. (foto choirul amin)

GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menerima kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (9/2/2022). Saat berdiskusi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas Andik Pegiyanto ingin membahas persoalan pembelajaran tatap muka (PTM) sekarang ini.

“Kami bermaksud melaksanakan konsultasi terkait Kegiatan PTM saat ini, yang mencakup proses dan pelaksanaan teknis di provinsi,” kata Andik.

Menanggapinya, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Yudi Indras Wiendarto memaparkan secara teknis cakupan siswa yang diampu oleh Pemerintah Provinsi yaitu setingkat SLTA. Kemudian untuk proses kegiatan belajar mengajar, disesuai dengan kebijakan pemda masing-masing.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah untuk mempersiapkan dengan baik proses pelaksanaan PTM dalam segala aspek fasilitas. Termasuk gedung, peralatan, sudah sesuai prokes apa belum. Jadi biar ada evaluasi, SMA/SMK mana yang sudah siap melaksanakan PTM,” ungkap Politikus Partai Gerindra itu.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, lanjut Yudi, di Kabupaten Banyumas masuk Level 2. “Artinya, masih terbatas. Nah, tinggal kawan-kawan perlu lebih gencar lagi soal sosialisasi mengenai prokes (protokol kesehatan) dan percepat vaksinasi supaya tidak semakin banyak kasusnya,” katanya.

Senada, Anggota Komisi E lainnya Anton Lami Suhadi mengatakan bahwa kultur masyarakat Jateng sangat beragam. Dalam hal penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi, diperlukan strategi khusus agar pesan pemerintah bisa sampai ke masyarakat. 

“Terkait percepatan PTM, sudah jelas dengan yang disampaikan Pak Yudi tadi. Nah, sekarang bagaimana kita meyakinkan ke masyarakat dengan keberagaman kultur itu. Selain itu, kita juga harus gencar melakukan sosialisasi untuk selalu patuhi prokes,” kata Anton. (amin/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Tipe…

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana