FOTO BERSAMA : Jajaran Komisi E DPRD Jateng foto bersama dengan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat.(foto: ganang faisol)
BANDUNG – Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi E, Dr Messy Widiastuti, bersama jajaran menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi layanan unggulan yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Barat di bidang ketenagakerjaan, Jumat (19/9/2025). Pada kunjungan tersebut, Komisi E didampingi Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Ahmad Aziz bersama jajarannya.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) Jabar Sudiati dalam penerimaannya memberi penjelasanm adanya digitalisasi layanan ketenagakerjaan melalui integrasi dengan aplikasi “Sapa Warga”. Pada aplikasi tersebut, sejumlah fitur dibuat tidak hanya menampilkan lowongan kerja, tetapi juga fitur mengenai talenta kerja yang memungkinkan perusahaan dan pencari kerja saling menemukan sesuai kriteria.
“Masyarakat bisa langsung mengakses informasi lowongan kerja dan perusahaan pun lebih mudah mendapatkan SDM yang dibutuhkan,” ujar Sudiati.
Beberapa sejumlah layanan strategis dimiliki Disnakertrans Jabar, yakni dari bursa kerja atau job fair, gerai layanan informasi ketenagakerjaan, penetapan upah minimum, hingga pelatihan berbasis kompetensi dan mobile training unit. Selain layanan ketenagakerjaan, turut diluncurkan program padat karya infrastruktur seperti pengerasan jala. Menurut Sudiati, layanan ini dirancang untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat.
“Program padat karya tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memberi dampak nyata pada pembangunan desa,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, juga terlontar mengenai tingginya angka pengangguran yang didominasi lulusan dari sekolah kejuruan. Menanggapi hal ini, Ahmad Aziz menekankan pentingnya penguatan pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan industri.
“Kami berusaha menyiapkan lulusan SMK dengan pelatihan tambahan agar memiliki kualifikasi vokasi sesuai kebutuhan industri,” jelasnya.
Dalam dialog, anggota DPRD Jateng, Kartina Sukawati Sukawati menanyakan kesamaan fenomena pengangguran di Jateng dan Jabar, khususnya di tingkat lulusan SMK. Sementara itu, Nurul Farida mempertanyakan efektivitas layanan digital serta regulasi daerah yang melindungi pekerja migran. Disnakertrans Jabar menegaskan bahwa perlindungan PMI telah diatur melalui Perda No 2/2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat.
Messy Widiastuti, dalam keterangannya menekankan pentingnya optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan generasi muda, khususnya Gen Z yang banyak berasal dari lulusan SMP dan SMK.
“Kebijakan ketenagakerjaan harus mampu mengarahkan mereka pada pelatihan dan pendidikan vokasi agar siap menghadapi tantangan dunia kerja modern,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi E, Zainudin, menyoroti soal skala prioritas anggaran di sektor ketenagakerjaan. Ia menekankan agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan riil, terutama di daerah-daerah industri padat modal seperti Karawang, Cimahi, dan Bekasi. “Dengan pembangunan SMK di kawasan industri, kami berharap lulusan muda bisa langsung terhubung dengan pasar kerja dan mengurangi kesenjangan kesempatan kerja di masyarakat,” ujarnya.
Sebagai penutup, Messy menegaskan bahwa apa yang dilakukan Jawa Barat bisa menjadi praktik baik bagi daerah lain, termasuk Jawa Tengah. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan vokasi, memperluas akses pelatihan, serta mempercepat digitalisasi layanan publik di bidang ketenagakerjaan. Ia berharap kolaborasi lintas daerah dapat terjalin sehingga masalah pengangguran di Jawa dapat ditekan secara bersama-sama.(ganang/priyanto)
