Brebes Perlu Optimalkan Imunisasi Polio

D9432ed6 0329 4983 afe1 3e2e18eabffb

SOAL IMUNISASI. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Kamis (21/3/2024), membahas soal perkembangan program imunisasi polio. (foto jos thok)

BREBES – Cakupan imunisasi dasar polio di Kabupaten Brebes masih belum memenuhi target. Sejumlah kecamatan untuk anak yang belum menerima imunisasi belum mencapai 95%.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi E dengan Dinas Kesehatan Brebes, Kamis (21/3/2024). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui cakupan sasaran dari pelaksanaan Sub PIN Polio.

Sekretaris Dinas Kesehatan Imam Budi Santoso menjelaskan, kekurangoptimalan Brebes unntuk menyasar anak imunisasi polio dikarenakan luasnya wilayah ditambah minimnya anggaran sehingga kurangnya jumlah cold storage membuat pelaksanaan imunisasi menjadi terkendala.

Menanggapi hal tersebut dr. Adi Pujo Aswoto Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menekankan dukungan dana memang diperlukan, tetapi yang lebih diperlukan adalah sistem yang komprehensif. “Permasalahan di lapangan yang ditemui diantaranya masyarakat masih takut terhadap KIPI, masih ada orang tua yang menolak imunisasi baik pada bayi, baduta maupun anak sekolah, pencatatan aplikasi ASIK belum optimal belum sesuai dengan catatan manual (belum real time)”, tambahnya.

Sedangkan anggota Komisi E dr Messy Widiastuti lebih menyoroti kesejahteraan para tenaga kesehatan terutama para kader posyandu. “Mereka harus diberikan perhatian lebih berupa apresiasi khusus karena kader posyandu menjadi ujung tombak dalam menangani imunisasi, seperti pemberian sertifikat sebagai wujud terima kasih atas dedikasi mereka. Saat ini banyak diantara mereka yang sudah memasuki usia senja, namun regenerasi kader posyandu kurang diminati para generasi muda,” ujarnya. (nora/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.