BPR BKK Jateng Cabang Sragen Perlu Genjot Angka Kredit
SOAL KREDIT. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran BPR BKK Jateng Cabang Sragen, Senin (30/6/2025), membahas soal penyaluran kredit. (foto dewi ‘dedek’ sekarsari)
SRAGEN — Penyaluran kredit di BUMD bidang perbankan masih menjadi sorotan Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Dalam lawatannya ke PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sragen, Senin (30/6/2025), Komisi C menilai penyerapan kredit belum berjalan secara maksimal.
Demikian disampaikan Anggota Komisi C, Catur Agus Saptono, saat berdiskusi dengan Direktur Utama BPR BKK Jateng Koesnanto beserta jajarannya. Catur menanyakan soal kendala dalam penyerapan kredit itu.
“Kami ingin mengetahui hambatan di lapangan yang membuat kredit belum terserap secara optimal,” ujar Catur.
Menanggapinya, Koesnanto menjelaskan pada 2025 penyaluran kredit tertinggi berada pada sektor perdagangan sebesar Rp 47,73 miliar (49,81%), disusul oleh sektor lainnya Rp 23,3 miliar (24,35%), dan sektor pertanian Rp 14,80 miliar (15,44%). Berdasarkan kebutuhan primer debitur, kredit paling banyak disalurkan untuk kebutuhan sandang sebesar Rp 42,6 miliar (44,45%), diikuti pangan Rp 34,8 miliar (36,34%), dan papan Rp 18,4 miliar (19,22%).
Datanya menyebutkan, per Mei 2025 total kredit yang disalurkan sebesar Rp 95,8 miliar. Rasio NPL/ kredit macetnya mencapai 10,93% atau sekitar Rp 10,47 miliar. Ia juga menambahkan bahwa pada awal Januari 2025, BPR BKK Jateng sempat mengalami kerugian akibat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
“Namun, kondisi tersebut berangsur membaik dan per akhir Mei 2025 kami sudah kembali mencatatkan laba,” jelas Koesnanto.
Mendengarnya, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Muhammad Naryoko mengusulkan agar penyaluran kredit diperluas. Yakni melalui skema pemotongan gaji langsung dari perangkat desa.
“Skema itu dapat memperluas jangkauan kredit sekaligus menekan risiko gagal bayar,” kata Naryoko.
Pihak BKK menyambut baik usulan tersebut dan menyampaikan bahwa skema pemotongan gaji saat ini telah berjalan di tingkat RT dan RW.
Sebagai bagian dari transformasi digital, Koesnanto juga memperkenalkan aplikasi KERIS (BKK Elektronik Integrasi Sistem). Aplikasi itu menyediakan layanan keuangan lengkap dan dapat diakses langsung melalui ponsel. (nora/ariel)
