Wilayah Semarang Siap Gelar USBN

1 aujian2

BAHAS UJIAN. Anggota Komisi E Sumarsono membahas Ujian Sekolah Berbasis Nasional di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah I, di Kabupaten Semarang, Jumat (22/3/2019). (foto priyanto)

SEMARANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN).  Untuk wilayah Kota dan Kabupaten Semarang sudah 100 persen siap secara sarana dan prasarana.

Hal itu dikemukakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan Jateng Asih Widhiastuti  saat menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Jateng, Jumat (22/3/2019), di ruang kerjanya di kompleks Tarubudaya, Pemprov Jateng, Kabupaten Semarang. Kunjungan kerja Komisi E untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan ujian nasional.  

Dalam diskusi itu, ia menjelaskan,  sekarang ini sedang dilakukan ujian untuk SMA, SMK, dan SLB. Untuk pelaksanaan USBN untuk SMA telah dilaksanakan pada tanggal 4-9 Maret 2019, sementara SMK akan dilaksanakan 29-10 April. Persyaratan satuan pendidikan untuk penyelenggaran USBN adalah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi  pada keputusan dari Badan Nasional Sertifikasi Pendidikan (BNSP).

“Persayaratan bagi peserta USBN dari SMA ,SMK,SLB perserta didik terdaftar disekolah tersebut,memiliki laporan nilai yang lengkap, persayaratan pembelajaraan selama tiga tahun,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Komisi E Abdul Hamid mengungkapkan, persiapan USBN  yang berada di wilayah 1 mengenai perangkat berkaitan dengan persiapan USBN tentang soal,bocoran jawaban dan lain sebagainya. Peserta didik seharusnya diberikan kisi-kisi sebagai acuan dalam belajar.  Fungsi dari kisi-kisi tersebut sebagai acuan pengembangan dan berkaitan naskah , Naskah soal ujian baik soal USBN maupun UNBK agar perseta tidak mengalami tingkat kesulitan.

“Titik acuan penting selama 3tahun bukan hanya Ijazah,transkip Nilai ,Rapot pun juga sangat penting”katanya.

Anggota Komisi E Endrianingsih Yunita menambahkan, setiap tahun selalu memantau persiapan UNBK-USBN selalu saja masih kurang paham perihal persentase 75:25. “Muatan terbanyak soal dibuat oleh guru lokal dan selainnya dari pusat. Dengan demikian apakah soal akan sama atau tidak sejawa tenggah,” ungkapnya.

Sumarsono selaku anggota Komisi E lain menyinggung soal persyaratan USBN  harus diwajibkan lunas dalam pembayaran SPP atau tidak.

Asih Widhiastuti menjelaskan tidak ada persyaratan pelunasan SPP. Berkaitan dengan ujian SMA,SMK dan SLB kota Semarang semuanya.dalam pelaksanaan ujiannya ada yang dilakukan 1 kali dalam satu pertemuan ada juga yang 3 session. (priyanto/ariel)

Berita Terkait

  • Bapemperda Setujui Pembahasan 16 Raperda

    GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng sepakat untuk membahas 16 draf rancangan untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/11/2019), yang dipimpin Ketua DPRD Bambang Kusriyanto. Gubernur Ganjar Pranowo dan Wagub Taj Yasin hadir langsung dalam rapat terbut.

  • Diana Marzela Diambil Sumpah/Janji Anggota PAW DPRD

    GEDUNG BERLIAN – Jumat (30/12/2022), Diana Marzela diambil sumpah/janji sebagai Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Jateng menggantikan Agus Prasetyo Dinarti karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Pengambilan sumpah/janji dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng dipimpin Wakil Ketua Sukirman. Turut menyaksikan Gubernur Ganjar Pranowo.

  • Kualitas Pilkada Purworejo Harus Meningkat

    PURWOREJO – Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi tolok ukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Jumlah DPT Pemilu 2019 tercatat sebanyak 614.611 orang. Karena itu pada Pilkada 2020 yang jatuh pada September nanti diharapkan jumlah pemilih bertambah serta pemilih pemula bisa ikut berpartisipasi.

  • Dukung Raperda, BPTP Jogja Siap Bekerjasama

    YOGYAKARTA – Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta mengaku sangat mendukung Raperda tentang Peningkatan & Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura yang diusung Komisi B DPRD Provinsi Jateng.