UNBK di Solo Raya Berjalan Lancar

1 acab2

SOLO – Selama penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Jateng VII tidak ditemukan kendala serius. Meliputi Kota Solo dan Sukoharjo, masalah teknis dan nonteknis bisa teratasi sesegera mungkin.

Rombongan Komisi E di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jateng Wilayah VII, Kota Solo.

Hal itu mengemuka dalam kunjungan Komisi E DPRD Jateng ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jateng VII di Kota Solo, Selasa (23/4/2019). Rombongan DPRD Jateng diterima oleh Kepala Cabang Wilayah VI-VII Suyanto di ruang kerjanya.

“Selama ini berjalan lancar dan sesuai dengan yg diharapkan dan positif,” kata Muh Zen selaku pimpinan rombongan tersebut.

Anggota Komisi E lainnya, Sri Marnyuni menambahkan,
kebijakan guru bimbingan konseling (BK) di SMA dan SLB untuk diperhatikan lebih jauh di tahun mendatang. Menurut dia, moral anak bisa dibentuk dengan baik di sekolah minimal mengurangi perilaku anak yang kurang baik.

“Mengenai anggaran, kami perlu adanya perencanaan dan kelulusan bersama namun dalam hal anggaran pendidikan dapat kita dorong dengan baik,” kata Marnyuni.

Menanggapi hal itu, Suyanto mengatakan, pendidik dan pengawas di wilayah VI dan VII sudah mengoptimalkan kinerja dalam proses UNBK bagi siswa. Ia juga mengatakan tanggung jawab berhubungan dengan masa depan siswa sehingga jika dinilai lancar maka sudah menjadi nilai lebih bagi wilayah VI dan VII.

“Saran kami ada mengenai apresiasi terhadap pengawas karena UNBK dapat berjalan secara benar dan teratur tidak terlepas dari pengawasnya juga,” kata Suyanto.(tyas/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.