Setwan Jateng Diskusi JDIH bersama Setwan Lampung

Tanggal -
20221214104156 IMG

DISKUSI JDIH. Setwan Jateng mendiskusikan soal pengelolaan JDIH di Kantor Setwan Provinsi Lampung, Rabu (14/12/2022). (foto ariel noviandri)

LAMPUNG – Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng melakukan kegiatan studi komparasi ke Setwan Provinsi Lampung, Rabu (14/12/2022). Hal itu dilakukan untuk meninjau perkembangan dan pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) di Setwan Provinsi Lampung.

Saat bertemu dengan jajaran pengelola JDIH Provinsi Lampung, Kabag Persidangan Setwan Provinsi Jateng Edy Iswanto sangat mengapresiasi pengelolaan JDIH di Lampung. Ia menilai pola pengelolaannya sangat baik sehingga Jateng perlu ikut mengadaptasinya.

“Tempat pengelola JDIH sudah sangat baik. Menurut saya hal baik itu perlu ditiru sehingga pengelolaan JDIH di Jateng dapat lebih maju ke depannya,” kata Edy didampingi Perancang Peraturan Perundang undangan Setwan Provinsi Jateng Novi Herawati, Staf Bagian Humas, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum.

Mendengarnya, Sukartini selaku Kabag Perundang undangan Setwan Provinsi Lampung mengaku sangat berterima kasih atas kunjungan Setwan Provinsi Jateng. Ia berharap kunjungan tersebut bisa saling memajukan pengelolaan JDIH di Lampung dan Jateng.

“Disini, kami berupaya memberikan informasi produk hukum Provinsi Lampung,” kata Sukartini didampingi Pengelola JDIH Provinsi Lampung Abdul Haris. (tyas/priyanto)

Dilihat: 85

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.