BERITA

  • Perbankan Sehat Harus Mampu Menekan Kredit Macet

    TEMANGGUNG – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap kinerja Bank Jateng di tengah tantangan sektor perbankan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi C mencermati adanya kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loans (NPL) di Kantor Cabang Temanggung dan Wonosobo.

  • Komisi A Dorong Percepatan IKD 30%

    MAGELANG – Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan di daerah. Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan Komisi A ke Disdukcapil Kota dan Kabupaten Magelang, yang didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi Jateng, Selasa (28/7/2026)

  • Pentingnya Jaga Keberlangsungan Pertanian

    KARANGANYAR – Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor pertanian di tengah semakin berkurangnya regenerasi petani. Kecenderungan generasi muda yang enggan bertani dan maraknya penjualan lahan warisan menjadi ancaman serius untuk ketahanan pangan dan masa depan ekonomi masyarakat pedesaan

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.

  • Sekolah Vokasi Pertanian Harus Ikuti Kebutuhan Industri

    BANJARNEGARA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Saat mengunjungi balai milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng itu, Selasa (21/7/2026), Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti menegaskan pelatihan harus terus diperbarui agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan sektor pertanian modern.