KONI Perlu Segera Cari Penambahan Dana PON Papua

IMG

BAHAS PON. Ketua DPRD Bambang Kusriyanto dan KONI Jateng membahas PON Papua di ruang rapat, lantai 2, Gedung Berlian.(Foto: Setyo Herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Ketua DPRD Bambang Kusriyanto meminta kepada pengurus harian KONI Jateng untuk segera berkonsultasi dengan Gubernur Ganjar Pranowo terkait pendanaan PON Papua. Pentingnya konsultasi ini dikarenakan seluruh proses alokasi anggaran sudah di-perda-kan lewat APBD 2020.

Ketua DPRD Bambang Kusriyanto

“Kalau angggaran hibah untuk KONI terutama untuk kontingen Jateng di PON Papua masih kurang, sekarang sudah tidak bisa dibahas lagi. Harus menunggu anggaran perubahan. Karena itu supaya pendanaan ke PON Papua tidak ada masalah perlu segera komunikasi kepada gubernur,” ungkap dia saat menemui pengurus harian KONI Jateng di ruang kerjanya, Gedung Berlian lantai 2, Rabu (5/2/2020).

Dalam pertemuan itu hadir lengkap para pengurus organisasi induk cabang olahraga dengan Ketua Brigjen (Purn) Subroto, Sekretaris Umum Heny Setyawati, Waketum I Bona Ventura, Waketum II Sudarsono, Waketum III Harry Nuryanto Soediro dan pengurus lain.

Ketua Umum KONI Jateng Subroto (kiri)

Subroto mengemukakan persiapan jelang PON Ke XX di Papua pada Oktober mendatang. Secara kesiapan atlet diyakini telah siap. Ada 37 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sementara mengenai anggaran PON, pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng menyetujui Rp 83,5 miliar.

Subroto mengakui, anggaran sebesar itu ditambah lokasi PON yang jauh besar kemungkinan anggaran KONI tidak mencukupi. Ada empat daerah penyelenggaraan PON Papua yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke.

Semula KONI mengajukan anggaran PON Rp 140 miliar selanjutnya dilakukan rasionalisasi menjadi Rp 112 miliar termasuk bonus atlet ASEAN Games Rp 1,4 miliar.

“Entah kenapa, anggaran dari Disporapar menyetujui Rp 83,5 miliar. Harapannya anggaran bisa dikembalikan jadi Rp 112 miliar,” ucap dia.

Bagi Bambang Kusriyanto mengatakan, untuk menambah anggaran menjadi perkara mudah bila DPRD dan Gubernur (Pemprov) sepakat. Diminta KONI jalin komunikasi dengan Gubernur. Termasuk dengan Bank Jateng, perlu juga mendanai kontingen sebagai dana CSR atau daana sosial perusahaan.

“Sepakat, sebelum anggaran perubahan atau mendahuli anggaran bisa dibahas penambahan anggaran untuk kontingen PON. Supaya nama Jateng terangkat,” ucap dia.(tyo/priyanto)

Berita Terkait

  • DIALOG PRIME TIME: Sukirman Harapkan Alokasi DBHCT Lebih Terarah

    JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengungkapkan, peredaran rokok ilegal sangat merugikan negara. Peredaran rokok illegal tidak dibarengi dengan membayar pajak kepada negara melalui cukai tembakau. Pada 2021, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menyita rokok ilegal sejumlah 11.317.128 batang dengan dengan total nilai Rp 11,54 miliar dan penerimaan negara yang seharusnya dibayarkan Rp 7,58 miliar.

  • Bangun Kewaspadaan Dini, Cegah Konflik Sosial

    TEMANGGUNG โ€“ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng sepakat kewaspadaan dini menjadi kunci untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Peran aktif masyarakat harus selalu tumbuh supaya dapat memitigasi kerawanan konflik agar tidak muncul dan berkembang menjadi besar.

  • DPRD Sikapi Keluhan Ormas Pemuda Pancasila

    GEDUNG BERLIAN โ€“ Ratusan orang dari ormas Pemuda Pancasila (PP) Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jumat (26/11/2021). Mereka mulai memadati jalan protokol di depan Gedung DPRD Jateng itu mulai pukul 13.00.

  • Atasi Tunggakan PKB dengan Libatkan BUMDes

    DENPASAR – Komisi C DPRD Jateng melakukan studi banding ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Selasa (14/1/2020). Saat berdiskusi dengan Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Bapenda Provinsi Bali Ida Ayu Putriani beserta jajarannya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sriyanto Saputro menyampaikan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jateng pada 2019 lalu di tercapai tapi untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum tercapai.