Bangun Kewaspadaan Dini, Cegah Konflik Sosial

NARASUMBER : Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko menjadi pembicara dalam acara yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Jateng.(foto: soni dinata)

TEMANGGUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng sepakat kewaspadaan dini menjadi kunci untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Peran aktif masyarakat harus selalu tumbuh supaya dapat memitigasi kerawanan konflik agar tidak muncul dan berkembang menjadi besar.

Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko mengingatkan kepada masyarakat untuk mencegah serta menanggulangi ancaman konflik sosial. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang rawan terjadi konflik sosial. Hal ini dikarenakan keberagaman masyarakat baik suku, agama dan ras yang ada di provinsi ini.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka acara “Peningkatakan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial” yang diselenggarakan Badan Kesatauan Kebangsaan Politik (Bankesbangpol) di Temanggung, belum lama ini. Turut menjadi pembicara lain dari anggota DPRD Jateng yakni KH Ahmad Fadlun, Isnaeni, dan Muhammad Ngainirichardl.

Secara geopolitik, Jateng, yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa sangat rawan terjadi persinggungan sosial baik yang melibatkan individu maupun kelompok. Belum bila ada sentimen mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antarkelompok (SARA). Karena itulah mencegah dan menanganai konflik sosial menjadi indikator utama dalam RPJMD.      

Kewaspadaan dini di wilayah Jateng berguna untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

“Perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini, serta penegakan hukum mengantisipasi konflik sosial,” ucap politikus senior Partai Gerindra.

Kondisi di Jateng pun menentukan stabilitas nasional. Karena itu menjaga stabilitas sangat penting untuk dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sesuai amanat UU No 7/ 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah diharapkan untuk terus melaksanakan program penanganan konflik sosial, sebagai upaya antisipatif/pencegahan dari segala kemungkinan terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Akhmad Fadlun menyoroti kelompok-kelompok yang lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya. Intoleransi dan radikalisme patut menjadi kewaspadaan agar tidak menjadi penyulut terjadinya konflik sosial. Pun dengan politikus PPP Ngainirichadl, peran aktif dalam keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam kewaspadaan dini. Lembaga-lembaga dibawah seperti RT, RW, LPMK, kepala dusun, harus dioptimalkan guna meminimalisasi terjadinya konflik sosial.(cahya/priyanto)