Kinerja Bidang Kesra Wajib Dioptimalkan

Tanggal -
20220623104237 IMG

PEMBAHASAN ANGGARAN: Jajaran Komisi E bersama mitra kerja membahas pengelolaan anggaran 2021.(foto: rafdan )

GEDUNG BERLIAN – Komisi E sangat berharap rumpun bidang kesejahteraan rakyat (kesra) mampu mengoptimalkan kinerja terutama pada bidang pelayanan masyarakat. Secara keseluruhan kinerja pengelolaan APBD 2021 sudah sesuai target pencapaian.

Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi E Abdul Hamid saat memimpin rapat kerja dengan mitra kerja seperti Dinas Kesehata, Biro Kesra, dan beberapa rumah sakit milik Pemprov Jateng, Kamis (23/6/2022). Pimpinan komisi seperti Wakil Ketua Abdul Aziz, Sekretaris Sri Ruwiyati serta seluruh anggota hadir langsung.

“Pada pertemuan ini, kami berharap anggaran ini terserap dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja OPD terkait. Jika OPD panjenengan bekerja dengan baik maka masyarakat juga akan merasakan dampaknya,” tegas politikus PKB itu.

Pada kesempatan ini, Abdul Hamid selaku pimpinan rapat mempersilahkan Badan Penghubung Prov Jateng untuk mempresentasikan terlebih dahulu setelah itu dilanjut Dinas Kesehatan, Biro Kesra dan Rumah Sakit.

Setelah para OPD memaparkan presentasinya para Dewan dipersilahkan untuk menanggapi apa yang sudah di paparkan.(rafdan/priyanto) 

Dilihat: 46

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).